LEXmedia. Jerat hukum perzinaan kini diatur lebih luas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP baru resmi berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 284 KUHP lama warisan kolonial Belanda tidak berlaku lagi. Perubahan ini membawa konsekuensi signifikan bagi masyarakat.
LEXmedia. Kohabitasi kumpul kebo merujuk pada kondisi dua orang hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Fenomena ini kian marak ditemukan di kota-kota besar Indonesia. Namun, masyarakat awam kerap keliru menyamakan kohabitasi dengan perzinaan. Padahal, kedua istilah tersebut memiliki dasar hukum dan unsur pidana yang berbeda. Oleh
LEXmedia. Kasus penggelapan kerap muncul dalam hubungan kerja, transaksi jual-beli, maupun titip kelola barang. Namun, tidak semua sengketa semacam ini harus berujung pada proses pidana penuh hingga ke meja hijau. Mediasi sengketa penggelapan pada tahap pra-penyidikan atau penyelidikan merupakan jalur yang sah dan diakui hukum Indonesia. Oleh karena itu, korban
LEXmedia. Sengketa tanah aset BUMN sering muncul akibat tumpang tindih hak, sertifikat ganda, atau okupasi pihak ketiga. Badan Usaha Milik Negara mengelola tanah dalam jumlah besar untuk mendukung operasional bisnis. Namun, status kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN kerap memicu perselisihan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan
LEXmedia. Peristiwa salah tangkap masih terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Seseorang yang tidak bersalah dapat mengalami penahanan akibat kekeliruan identitas atau error in persona. Kondisi ini menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi hak korban salah tangkap. Oleh karena itu, negara menyediakan mekanisme hukum untuk memulihkan hak-hak mereka. Artikel
LEXmedia. Kasus Pembatalan Sertipikat Tanah Ganda kerap mengancam kepastian hukum aset perusahaan di Indonesia. Fenomena ini muncul ketika satu bidang tanah memiliki dua sertipikat berbeda, sementara masing-masing pihak mengklaim keabsahannya. Akibatnya, perusahaan berisiko kehilangan kendali atas aset produktifnya. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang dasar hukum dan prosedur Pembatalan Sertipikat
LEXmedia. Komisaris Utama menempati posisi strategis dalam struktur organ Perseroan Terbatas (PT). Namun, kewenangan tersebut tetap memiliki batas hukum yang tegas. Ketika seorang Komisaris Utama melampaui fungsi pengawasan, ia memasuki ranah pengurusan operasional. Akibatnya, hukum Indonesia menyediakan sanksi Komisaris Utama PT yang berlapis. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami
LEXmedia. Kasus impor ilegal terus meningkat di berbagai pelabuhan Indonesia. Aparat penegak hukum kini tidak hanya menjerat direksi atau pengurus. Mereka juga mulai membidik badan usaha itu sendiri sebagai pelaku utama. Pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi isu sentral dalam penegakan hukum kepabeanan modern dalam kasus impor ilegal. Oleh karena itu, pelaku
LEXmedia. Peredaran uang palsu masih menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Masyarakat awam sering menerima uang palsu tanpa menyadarinya. Bank Indonesia mencatat temuan uang palsu setiap tahun di berbagai daerah. Kondisi ini menuntut pemahaman hukum yang jelas bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Artikel ini menyajikan analisis yuridis peredaran uang
LEXmedia. Kekerasan terhadap pasangan nikah siri sering dianggap tidak terjangkau hukum. Anggapan ini keliru. Hukum pidana Indonesia tetap melindungi korban, meskipun perkawinan tidak tercatat secara negara. Artikel ini menganalisis dasar hukum perlindungan tersebut. Pembahasan mencakup UU Perkawinan, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), KUHP Nasional, UU Tindak Pidana Kekerasan
