LEXmedia. Isu Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tanpa pemeriksaan saksi pelapor kembali mengemuka dalam beberapa proses praperadilan terakhir. Publik mempertanyakan apakah penyidik boleh menetapkan status tersangka tanpa lebih dulu memanggil pihak yang melapor. Pertanyaan ini penting karena menyangkut hak asasi seseorang sekaligus efektivitas penegakan hukum pencucian uang. Artikel
LEXmedia. RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan pengesahannya paling lambat 15 Desember 2026. Regulasi ini bertujuan memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, sejumlah pengusaha mempertanyakan dampaknya terhadap iklim investasi. Kekhawatiran utama terletak pada mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, atau
LEXmedia. Perampasan aset tanpa pemidanaan menjadi instrumen hukum penting dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia. Penegak hukum kerap menghadapi kendala saat kejahatan asal (predicate crime) sulit dibuktikan, sementara aset hasil kejahatan tetap harus dipulihkan. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia membuka jalur penyitaan dan perampasan aset. Jalur
LEXmedia. Otoritas penegak hukum Indonesia kini semakin serius mengejar TPPU hasil pidana pajak sebagai kejahatan lanjutan dari penggelapan penerimaan negara. Wajib pajak yang menyembunyikan uang hasil kejahatan perpajakan tidak hanya menghadapi sanksi administratif dan pidana pajak. Mereka juga berisiko terjerat Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena
LEXmedia. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak selalu dilakukan secara aktif. Banyak orang justru terjerat TPPU pasif tanpa menyadari asal-usul harta yang mereka terima. Fenomena ini kerap menimpa anggota keluarga, karyawan, atau pihak ketiga yang menerima transfer dana mencurigakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang risiko hukum TPPU pasif menjadi kebutuhan
LEXmedia. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh korporasi menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum ekonomi. Korporasi memiliki struktur organisasi berlapis. Struktur ini sering menyulitkan penegak hukum menelusuri pertanggungjawaban pidana. Artikel ini membahas syarat formal pembuktian TPPU korporasi. Analisis berpijak pada UU No. 8 Tahun 2010, UU No. 1 Tahun 2023
LEXmedia. Tindak pidana pencucian uang (TPPU) kini menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Para pelaku kejahatan terus mengembangkan modus operandi mereka demi menyembunyikan uang hasil haram. Salah satu strategi yang sering mereka gunakan adalah mengalihkan dana melalui badan hukum atau perusahaan. Oleh karena itu, publik perlu memahami secara mendalam
LEXmedia. Pencucian uang tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan paling merugikan bagi perekonomian dan tatanan negara Indonesia. Kejahatan ini tidak berdiri sendiri, ia selalu hadir sebagai lanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime), khususnya korupsi. Oleh karena itu, memahami kerangka hukumnya secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendasar bagi para pelaku
LEXmedia. Pertumbuhan industri Multi-Level Marketing (MLM) di Indonesia menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan. Namun, pertumbuhan ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyamarkan praktik ilegal. Fenomena ini memicu kekhawatiran karena banyak masyarakat terjebak dalam penipuan berkedok investasi. Oleh karena itu, pemerintah memperketat pengawasan dengan menerbitkan regulasi baru. Regulasi
LEXmedia. Ancaman mafia tanah terus berevolusi menjadi tantangan serius bagi kepastian hukum di Indonesia. Fenomena ini merupakan kejahatan pertanahan yang terencana, terstruktur, dan seringkali terorganisir. Oleh karena itu, kita memerlukan langkah hukum menghadapi sengketa tanah dengan mafia tanah yang tepat. Kejahatan ini biasanya melibatkan pemalsuan dokumen dan manipulasi surat keterangan
