LEXmedia. Banyak orang bertanya, harta apa saja yang bisa dirampas oleh negara? Pertanyaan ini makin relevan sejak KUHP baru dan KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026. Selain itu, DPR kini sedang membahas RUU Perampasan Aset. Oleh karena itu, memahami batas harta yang dirampas negara menjadi kebutuhan, bukan sekadar wawasan.
LEXmedia. Pembahasan RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan publik pada 2026. Komisi III DPR RI mengumumkan 13 tindak pidana yang menjadi sasaran mekanismenya. Karena itu, banyak pihak bertanya tentang jenis kejahatan yang masuk daftar tersebut. Artikel ini mengulas perampasan aset tindak pidana secara ringkas dan akurat. Selain itu, artikel ini
LEXmedia. Banyak pelaku kejahatan ekonomi lolos bersama hartanya. Namun, negara kini menyiapkan instrumen baru, yaitu perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. Mekanisme ini membidik harta hasil kejahatan, bukan tubuh pelakunya. Oleh karena itu, negara tetap dapat memulihkan kerugian meskipun pelaku belum dihukum. Selama ini, hukum Indonesia
LEXmedia. Pemilik Manfaat Dipidana bukan lagi sekadar wacana akademis di Indonesia. Perseroan Terbatas kerap dipandang sebagai tameng hukum bagi pemiliknya. Namun, anggapan itu mulai bergeser. Pemerintah memperketat aturan mengenai pemilik manfaat atau beneficial owner. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru resmi berlaku sejak 2 Januari 2026 melalui Undang-Undang Nomor 1
LEXmedia. RUU Perampasan Aset kini menjadi perhatian serius dunia usaha. Pasalnya, DPR menargetkan pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami arah aturan ini sejak sekarang. Artikel ini menganalisis isi draf, dasar hukum yang berlaku, dan dampaknya bagi korporasi. Selain itu, artikel ini menutup dengan rekomendasi
LEXmedia. Isu Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tanpa pemeriksaan saksi pelapor kembali mengemuka dalam beberapa proses praperadilan terakhir. Publik mempertanyakan apakah penyidik boleh menetapkan status tersangka tanpa lebih dulu memanggil pihak yang melapor. Pertanyaan ini penting karena menyangkut hak asasi seseorang sekaligus efektivitas penegakan hukum pencucian uang. Artikel
LEXmedia. RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan pengesahannya paling lambat 15 Desember 2026. Regulasi ini bertujuan memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, sejumlah pengusaha mempertanyakan dampaknya terhadap iklim investasi. Kekhawatiran utama terletak pada mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, atau
LEXmedia. Perampasan aset tanpa pemidanaan menjadi instrumen hukum penting dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia. Penegak hukum kerap menghadapi kendala saat kejahatan asal (predicate crime) sulit dibuktikan, sementara aset hasil kejahatan tetap harus dipulihkan. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia membuka jalur penyitaan dan perampasan aset. Jalur
LEXmedia. Otoritas penegak hukum Indonesia kini semakin serius mengejar TPPU hasil pidana pajak sebagai kejahatan lanjutan dari penggelapan penerimaan negara. Wajib pajak yang menyembunyikan uang hasil kejahatan perpajakan tidak hanya menghadapi sanksi administratif dan pidana pajak. Mereka juga berisiko terjerat Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena
LEXmedia. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak selalu dilakukan secara aktif. Banyak orang justru terjerat TPPU pasif tanpa menyadari asal-usul harta yang mereka terima. Fenomena ini kerap menimpa anggota keluarga, karyawan, atau pihak ketiga yang menerima transfer dana mencurigakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang risiko hukum TPPU pasif menjadi kebutuhan
