LEXmedia. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peran sentral dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kewenangan besar ini membawa risiko hukum yang signifikan. Penyalahgunaan wewenang PPK dapat berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum. Bahkan, tindakan tersebut berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pemahaman tentang batas kewenangan PPK menjadi kebutuhan
LEXmedia. Force majeure kontrak internasional menjadi isu krusial ketika peristiwa di luar kendali menghambat pelaksanaan perjanjian bisnis lintas negara. Pandemi, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasok global membuktikan bahwa risiko tak terduga dapat melumpuhkan kewajiban kontraktual kapan saja. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami dasar hukum serta mekanisme klausul
Dalam praktik hukum, masih sering ditemukan pemahaman bahwa setiap perselisihan yang terjadi antara dua orang atau lebih dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata. Padahal, tidak semua persoalan hukum merupakan perkara perdata. Dalam keadaan tertentu, suatu perbuatan dapat mengandung unsur tindak pidana yang penyelesaiannya tunduk pada hukum pidana dan mekanisme peradilan
LEXmedia. Transformasi digital telah membawa lanskap bisnis global dan nasional ke era baru yang serba otomatis. Saat ini, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) bukan lagi sekadar wacana futuristik. Teknologi ini telah merambah praktik pembuatan, analisis, hingga eksekusi perjanjian komersial. Oleh karena itu, kita perlu meninjau secara kritis mengenai legalitas penggunaan AI
LEXmedia. Reputasi dan kehormatan merupakan aset yang berharga bagi setiap individu di tengah pesatnya arus informasi digital. Namun, serangan terhadap nama baik melalui media sosial kini semakin sering terjadi dan berdampak fatal. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami tentang hak korban pencemaran nama baik mengajukan ganti rugi perdata sebagai langkah
LEXmedia. Praktik pernikahan siri masih menjadi fenomena sosial yang cukup umum di tengah masyarakat Indonesia. Namun, fenomena ini menyimpan kerumitan yuridis yang sangat besar bagi para pelakunya. Kita sering melihat pasangan memilih jalan ini karena alasan agama atau keyakinan spiritual. Meskipun demikian, ketiadaan pencatatan resmi oleh negara membuka celah kerentanan
LEXmedia. Pencemaran lingkungan seringkali memberikan dampak buruk yang bersifat masif dan sistemik bagi banyak orang secara bersamaan. Oleh karena itu, gugatan perdata biasa sering kali tidak cukup kuat untuk mengakomodasi kepentingan ratusan atau ribuan korban sekaligus. Dalam situasi seperti ini, masyarakat perlu memahami mekanisme class action kasus pencemaran lingkungan di
LEXmedia. Era digital mengubah cara kita berkomunikasi secara total. Saat ini, jejak digital menjadi instrumen pembuktian dominan dalam ruang sidang perdata. Banyak orang mempertanyakan mengenai Legalitas Bukti Chat WhatsApp dalam Sidang Perceraian di tahun 2026 ini. Percakapan singkat di aplikasi pesan sering kali menjadi saksi bisu dalam sengketa rumah tangga.
Dalam praktik sehari-hari, istilah “penipuan” sering digunakan terlalu cepat. Begitu ada perjanjian yang macet, barang tidak dikirim, uang tidak kembali, atau kerja sama gagal berjalan, banyak pihak langsung ingin membawa perkara ke ranah pidana. Padahal, hukum Indonesia membedakan dengan cukup tegas antara wanprestasi dan penipuan. Pembeda utamanya ada pada tiga
Dalam praktik, kata “penipuan” sering dipakai terlalu cepat. Begitu ada uang tidak kembali, janji tidak ditepati, atau kerja sama berantakan, banyak orang langsung ingin melapor pidana. Padahal, hukum tidak bekerja berdasarkan rasa kesal semata. Mahkamah Agung membedakan tegas antara wanprestasi dan penipuan: jika ada perjanjian yang sah lalu kewajiban tidak
