Dalam praktik, kata “penipuan” sering dipakai terlalu cepat. Begitu ada uang tidak kembali, janji tidak ditepati, atau kerja sama berantakan, banyak orang langsung ingin melapor pidana. Padahal, hukum tidak bekerja berdasarkan rasa kesal semata. Mahkamah Agung membedakan tegas antara wanprestasi dan penipuan: jika ada perjanjian yang sah lalu kewajiban tidak dipenuhi, pada dasarnya itu ranah perdata; tetapi jika sejak awal perjanjian lahir dari itikad buruk atau tipu daya, barulah arahnya bisa pidana. BPHN juga menjelaskan hal yang sama dalam konsultasi hukumnya: jika pihak penerima modal tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, itu wanprestasi; laporan pidana baru relevan bila sejak awal ada niat menipu atau menggelapkan modal. (Putusan Mahkamah Agung)
Secara praktis, perbedaan paling mudah dikenali ada pada kapan kebohongan itu muncul. Mahkamah Agung dalam sejumlah yurisprudensi menekankan dikotomi ante factum dan post factum: jika tipu muslihat, keadaan palsu, atau rangkaian kata bohong sudah ada sebelum kontrak ditutup, itu cenderung penipuan; tetapi jika masalah baru muncul sesudah kontrak berjalan, itu cenderung wanprestasi. Rumusan ini muncul berulang dalam putusan-putusan MA, termasuk penjelasan bahwa perbuatan setelah kontrak ditutup namun baru diketahui belakangan lebih dekat ke wanprestasi, sedangkan kepalsuan yang disembunyikan sejak sebelum kesepakatan adalah penipuan. (Putusan Mahkamah Agung)
Kalau kita tarik ke ranah perdata, titik beratnya adalah ada perjanjian yang sah, lalu salah satu pihak ingkar janji. BPHN menjelaskan bahwa perjanjian kerja sama yang dibuat sesuai hukum mengikat para pihak, dan bila kewajiban tidak dipenuhi—baik tidak dilaksanakan sama sekali, terlambat, maupun dilaksanakan tidak sesuai isi perjanjian—itu termasuk wanprestasi. Dalam konteks ini, langkah yang lazim adalah somasi terlebih dahulu. Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan debitur dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, atau karena lewatnya waktu yang ditentukan dalam perikatan; lalu Pasal 1267 memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai ganti biaya, kerugian, dan bunga. (Literasi Hukum)
Ini sebabnya, sengketa utang-piutang, jual beli yang tak terselesaikan, kerja sama usaha yang macet, atau proyek yang tidak jadi selesai, tidak otomatis menjadi pidana. Kalau awalnya kedua pihak memang sepakat, dokumen ada, uang berpindah berdasarkan kesepakatan, lalu di tengah jalan salah satu pihak tidak mampu melanjutkan prestasinya, maka isu utamanya adalah kegagalan memenuhi janji, bukan tipuan sejak awal. Dalam bahasa sederhana: niatnya mungkin bisnis, hasilnya berantakan. Itu belum tentu kriminal. (Literasi Hukum)
Sebaliknya, ranah pidana terbuka bila sejak awal ada niat mengelabui korban agar korban menyerahkan uang atau barang. Dalam kerangka KUHP, tindak pidana penipuan adalah delik pidana yang tetap dikenal dalam sistem hukum pidana kita; UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sudah berlaku sejak 2 Januari 2026. Sementara itu, bahan resmi BPHN masih menegaskan unsur klasik penipuan pidana: penggunaan nama palsu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau modus lain yang membuat korban menyerahkan sesuatu. Jadi, yang dicari bukan sekadar “ada kerugian”, melainkan ada rekayasa kebohongan yang menjadi sebab korban rela menyerahkan hartanya. (Database Peraturan | JDIH BPK)
Di sinilah banyak orang keliru: mereka mengira setiap kegagalan bayar adalah penipuan. Padahal, gagal bayar bisa lahir dari banyak sebab yang sangat perdata: pasar sedang jelek, usaha macet, barang tidak datang, mitra terlambat, atau debitur memang belum mampu membayar. Hukum perdata memberi instrumen untuk menguji semua itu secara proporsional melalui somasi, gugatan wanprestasi, pembatalan perjanjian, dan tuntutan ganti rugi. Jika langsung dipaksa masuk pidana tanpa menunjukkan tipu muslihat awal, perkara sering tampak seperti upaya menagih dengan “seragam polisi”. Dan secara hukum, itu bukan pendekatan terbaik. (Literasi Hukum)
Ada beberapa tanda praktis yang biasanya membantu memilah jalurnya. Pertama, lihat apakah ada dokumen perjanjian yang sah dan rinci. Kedua, periksa apakah ada somasi atau kesempatan memperbaiki prestasi. Ketiga, lihat apakah persoalannya murni soal tidak terlaksana, atau sejak awal ada data palsu, identitas fiktif, proyek bohongan, atau janji yang mustahil dipenuhi. Keempat, perhatikan apakah korban menyerahkan uang karena percaya pada kebohongan tertentu. Dari sini biasanya akan terlihat apakah masalahnya wanprestasi atau penipuan. Ini adalah penilaian faktual, tetapi logikanya mengikuti garis besar yang ditegaskan MA dan BPHN. (Literasi Hukum)
Karena itu, dalam praktik advokat, pertanyaan pertama yang seharusnya diajukan bukan “ini bisa dipidana atau tidak?”, melainkan: apa yang terjadi sebelum kesepakatan lahir, dan apa yang terjadi sesudahnya? Kalau kebohongan muncul sebelum kontrak ditutup, jalur pidana lebih mungkin terbuka. Kalau masalah muncul setelah kontrak berjalan, sementara awalnya ada kesepakatan yang sah, jalur perdata biasanya lebih tepat. MA bahkan berulang kali menegaskan bahwa konsep wanprestasi dan penipuan adalah dua hal yang berbeda, dan pembeda utamanya ada pada waktu lahirnya tipu daya serta ada tidaknya itikad buruk sejak awal. (Putusan Mahkamah Agung)
Jadi, kesimpulannya sederhana tapi penting: penipuan masuk ranah perdata jika inti persoalannya adalah ingkar janji dalam perjanjian yang sah; penipuan masuk ranah pidana jika sejak awal ada tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau itikad buruk untuk mengelabui pihak lain. Dalam praktik, kuncinya bukan pada seberapa besar kerugian, melainkan pada bagaimana hubungan hukum itu lahir dan apa niat yang menyertainya. Di situlah hukum bekerja dengan tenang, sementara emosi biasanya bekerja terlalu cepat. (Literasi Hukum)
