LEXmedia. Status hukum pengemudi ojol kembali menjadi perdebatan nasional pada Oktober 2026. Dalam satu pekan, DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Kedua regulasi itu menyentuh nasib sekitar lima juta pengemudi menurut data pemerintah. Namun, keduanya menawarkan pendekatan yang tidak sepenuhnya sejalan. Perpres menegaskan
LEXmedia. Larangan menahan ijazah pekerja kini memiliki pijakan setingkat undang-undang. Pada 6 Oktober 2026, DPR RI menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Salah satu norma barunya melarang penahanan ijazah dan dokumen pribadi dalam perekrutan serta penempatan tenaga kerja. Sebelumnya, larangan ini hanya bertumpu pada surat edaran menteri tanpa sanksi tegas.
LEXmedia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melayani puluhan juta penerima manfaat setiap hari sekolah. Namun, rangkaian kasus keracunan massal sejak 2025 memunculkan pertanyaan serius tentang tanggung jawab keracunan MBG. Siapa yang wajib menanggung kerugian korban? Selain itu, apakah pengelola SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dapat menghadapi tuntutan pidana? Pertanyaan tersebut
LEXmedia. Pengalihan piutang sering muncul dalam sengketa kepailitan. Isu cessie syarat pailit kembali ramai sejak Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 266/PUU-XXIV/2026. Pada 12 Agustus 2026, Mahkamah menolak seluruh permohonan uji materi tersebut. Pertanyaan intinya sederhana: apakah cedent dan cessionaris atas piutang yang sama bisa menjadi dua kreditur? Oleh karena itu,
LEXmedia. Banyak pasangan baru memikirkan pemisahan harta setelah menikah. Pemicunya beragam, mulai dari usaha yang berkembang, utang bisnis, hingga rencana membeli properti. Kabar baiknya, perjanjian kawin pasca nikah kini sah menurut hukum Indonesia. Namun, pasangan harus mengikuti prosedur yang tepat. Artikel ini menjelaskan dasar hukum, syarat, dan langkah praktisnya. Apa
LEXmedia. Utang jatuh tempo, tetapi debitur tidak membayar. Situasi ini sering merusak hubungan bisnis maupun pribadi. Namun, hukum Indonesia menyediakan jalur yang jelas. Kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi utang ke pengadilan negeri. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang gugatan sederhana menawarkan proses cepat untuk nilai sengketa hingga Rp500 juta.
LEXmedia. Kepailitan Perseroan Terbatas menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks bagi para kreditur. Ketika Pengadilan Niaga menyatakan sebuah PT pailit, kurator segera meletakkan sita umum atas seluruh harta debitur. Namun, hukum tidak membagikan harta tersebut secara merata kepada semua pihak. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia menetapkan urutan pembayaran utang pailit berdasarkan kedudukan
LEXmedia. Mengurus sertipikat tanah warisan menjadi langkah wajib ketika pemilik tanah meninggal dunia. Ahli waris tidak otomatis memiliki hak hukum penuh atas tanah sebelum proses balik nama selesai di Kantor Pertanahan. Oleh karena itu, memahami tata cara pengurusan sertipikat tanah warisan sejak awal akan mencegah sengketa keluarga di kemudian hari.
LEXmedia. Krisis likuiditas dapat menimpa perusahaan mana pun. Penyebabnya beragam, mulai dari perlambatan ekonomi hingga kesalahan manajemen kas. Dalam kondisi seperti ini, restrukturisasi utang perusahaan menjadi solusi strategis sebelum kreditor mengajukan permohonan pailit. Berbeda dengan skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berjalan di Pengadilan Niaga, restrukturisasi di luar pengadilan
LEXmedia. Pengangkatan anak menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama pada aspek warisan. Banyak orang tua angkat maupun anak angkat belum memahami secara utuh hak waris anak angkat dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan tersebut tersebar dalam beberapa produk hukum. Sumbernya mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan
