LEXmedia. Kepailitan Perseroan Terbatas menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks bagi para kreditur. Ketika Pengadilan Niaga menyatakan sebuah PT pailit, kurator segera meletakkan sita umum atas seluruh harta debitur. Namun, hukum tidak membagikan harta tersebut secara merata kepada semua pihak. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia menetapkan urutan pembayaran utang pailit berdasarkan kedudukan
LEXmedia. Mengurus sertipikat tanah warisan menjadi langkah wajib ketika pemilik tanah meninggal dunia. Ahli waris tidak otomatis memiliki hak hukum penuh atas tanah sebelum proses balik nama selesai di Kantor Pertanahan. Oleh karena itu, memahami tata cara pengurusan sertipikat tanah warisan sejak awal akan mencegah sengketa keluarga di kemudian hari.
LEXmedia. Krisis likuiditas dapat menimpa perusahaan mana pun. Penyebabnya beragam, mulai dari perlambatan ekonomi hingga kesalahan manajemen kas. Dalam kondisi seperti ini, restrukturisasi utang perusahaan menjadi solusi strategis sebelum kreditor mengajukan permohonan pailit. Berbeda dengan skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berjalan di Pengadilan Niaga, restrukturisasi di luar pengadilan
LEXmedia. Pengangkatan anak menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama pada aspek warisan. Banyak orang tua angkat maupun anak angkat belum memahami secara utuh hak waris anak angkat dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan tersebut tersebar dalam beberapa produk hukum. Sumbernya mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan
LEXmedia. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peran sentral dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kewenangan besar ini membawa risiko hukum yang signifikan. Penyalahgunaan wewenang PPK dapat berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum. Bahkan, tindakan tersebut berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pemahaman tentang batas kewenangan PPK menjadi kebutuhan
LEXmedia. Force majeure kontrak internasional menjadi isu krusial ketika peristiwa di luar kendali menghambat pelaksanaan perjanjian bisnis lintas negara. Pandemi, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasok global membuktikan bahwa risiko tak terduga dapat melumpuhkan kewajiban kontraktual kapan saja. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami dasar hukum serta mekanisme klausul
LEXmedia. Sengketa tanah aset BUMN sering muncul akibat tumpang tindih hak, sertifikat ganda, atau okupasi pihak ketiga. Badan Usaha Milik Negara mengelola tanah dalam jumlah besar untuk mendukung operasional bisnis. Namun, status kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN kerap memicu perselisihan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan
LEXmedia. Kasus Pembatalan Sertipikat Tanah Ganda kerap mengancam kepastian hukum aset perusahaan di Indonesia. Fenomena ini muncul ketika satu bidang tanah memiliki dua sertipikat berbeda, sementara masing-masing pihak mengklaim keabsahannya. Akibatnya, perusahaan berisiko kehilangan kendali atas aset produktifnya. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang dasar hukum dan prosedur Pembatalan Sertipikat
LEXmedia. Praktik perbankan dan lembaga pembiayaan di Indonesia kerap menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai sebagai syarat pengajuan kredit. Fenomena ini lazim ditemukan pada kredit multiguna, kredit tanpa agunan, maupun pinjaman melalui koperasi karyawan. Namun, pertanyaan mendasar tetap muncul: apakah SK Pegawai sebagai jaminan kredit benar-benar memiliki kepastian hukum? Artikel
LEXmedia. Penipuan dalam perjanjian investasi kerap merugikan korban secara finansial. Korban sering bingung menentukan langkah hukum yang tepat setelah dana mereka hilang. Artikel ini menjelaskan tata cara gugatan perdata penipuan investasi secara praktis dan sistematis. Pembahasan mencakup dasar hukum, syarat pembuktian, dan tahapan proses di pengadilan. Selain itu, artikel ini
