LEXmedia. Legal standing serikat pekerja dalam menggugat peraturan perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan isu hukum yang semakin krusial di tengah dinamika ketenagakerjaan Indonesia. Banyak serikat pekerja menghadapi situasi di mana peraturan yang berlaku di perusahaan dinilai bertentangan dengan perundang-undangan atau merugikan hak-hak pekerja secara nyata. Oleh karena itu,
LEXmedia. Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu isu paling sensitif dalam ekosistem hubungan industrial di Indonesia. Ketika perusahaan mengalami tekanan finansial hebat, pengurangan karyawan sering kali dianggap sebagai jalan pintas operasional. Namun, regulasi ketat di Indonesia tidak mengizinkan kebijakan tersebut diambil secara sepihak tanpa validasi data yang konkret, perusahaan
LEXmedia. Dalam dinamika industri modern, pemutusan hubungan kerja (PHK) demi perbaikan operasional menjadi tantangan regulasi yang sangat pelik. Perusahaan seringkali terpaksa mengambil kebijakan restrukturisasi massal guna mempertahankan stabilitas finansial internal. Namun demikian, pemenuhan hak pesangon karyawan korban PHK efisiensi perusahaan tetap menjadi kewajiban hukum yang mutlak dipatuhi. Ketidakjelasan norma yuridis
LEXmedia. Pengelolaan waktu kerja menjadi salah satu area paling sensitif dalam hubungan industrial di Indonesia saat ini. Keseimbangan antara produktivitas perusahaan dan pemenuhan hak normatif pekerja wajib dijaga secara ketat. Pemerintah telah menetapkan regulasi jelas yang mengatur tata cara ini demi menghindari eksploitasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai hak
LEXmedia. Transformasi digital mendorong korporasi mengadopsi kecerdasan buatan dalam manajemen sumber daya manusia. Namun, muncul pertanyaan krusial mengenai legalitas penggunaan AI dalam pengambilan keputusan PHK massal. Perusahaan saat ini sering menggunakan algoritma untuk menganalisis efisiensi dan menentukan nasib pekerja secara masif. Meskipun menawarkan kecepatan, proses ini menyimpan risiko hukum yang
LEXmedia. Menghadapi pemutusan hubungan kerja tentu bukan hal mudah bagi siapa pun. Namun, Anda harus memahami hak hukum yang berlaku saat ini secara mendalam. Artikel ini menyajikan Panduan Gugatan PHK Sepihak Berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP 35/2021 untuk membantu Anda. Perusahaan seringkali melakukan tindakan sepihak tanpa alasan yang jelas.
