LEXmedia. Sengketa tanah aset BUMN sering muncul akibat tumpang tindih hak, sertifikat ganda, atau okupasi pihak ketiga. Badan Usaha Milik Negara mengelola tanah dalam jumlah besar untuk mendukung operasional bisnis. Namun, status kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN kerap memicu perselisihan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan
LEXmedia. Minat investor asing terhadap properti di Bali terus meningkat setiap tahun. Namun, isu kepemilikan warga negara asing (WNA) atas properti di Bali kerap menimbulkan kebingungan hukum bagi calon investor asing. Sistem agraria Indonesia menganut prinsip nasionalitas yang membatasi kepemilikan tanah bagi warga negara asing. Oleh karena itu, memahami kerangka
LEXmedia. Tanah bekas hak adat seperti Girik, Petok D, dan Letter C masih banyak beredar di masyarakat Indonesia. Dokumen ini bukan sertipikat, melainkan bukti pembayaran pajak tanah zaman kolonial dan awal kemerdekaan. Oleh karena itu, pemilik tanah berbasis girik menghadapi risiko hukum yang nyata, terutama dalam sengketa kepemilikan dan transaksi
LEXmedia. Transaksi tanah dengan kwitansi masih sering terjadi di masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Banyak orang menganggap kwitansi sudah cukup sebagai bukti kepemilikan setelah uang diserahkan. Padahal, anggapan ini keliru secara hukum. Artikel ini membahas risiko hukum kwitansi jual beli tanah, dasar hukum yang mengaturnya, serta langkah aman agar
LEXmedia. Perpanjangan HGU tanah negara menjadi isu krusial bagi pelaku usaha perkebunan, pertanian, dan perikanan di Indonesia. Hak Guna Usaha (HGU) memberikan kewenangan mengusahakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu. Namun, jangka waktu tersebut tidak berlaku selamanya sehingga pemegang hak wajib memahami mekanisme perpanjangannya. Selain itu, kehadiran Badan Bank Tanah
LEXmedia. Balik nama sertipikat tanah elektronik menjadi kebutuhan hukum yang mendesak bagi masyarakat yang membeli, mewarisi, atau menerima hibah tanah. Sejak Kementerian ATR/BPN mendorong digitalisasi layanan pertanahan, prosesnya kini berjalan melalui sistem terintegrasi. Namun, banyak pemilik tanah masih bingung memahami alur dan dasar hukumnya. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis
LEXmedia. Sertipikat tanah ganda menjadi masalah serius bagi pemilik properti di Indonesia. Kondisi ini terjadi saat satu bidang tanah memiliki dua sertipikat berbeda atas nama pihak yang berlainan. Akibatnya, pemilik sah kerap kehilangan hak kepemilikan tanpa proses hukum yang jelas. Oleh karena itu, memahami langkah hukum menjadi kebutuhan mendesak bagi
