LEXmedia. Tugas dan Wewenang BRAN kini menjadi isu hukum pertanahan paling strategis di Indonesia. DPR dan Pemerintah menyetujui RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang pada 22 September 2026. Selanjutnya, Presiden melantik Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) pada 1 Oktober 2026. Oleh karena itu, pemilik tanah, pelaku usaha, dan masyarakat
LEXmedia. Konflik tanah masih menjadi persoalan hukum paling rumit di Indonesia. Petani, masyarakat adat, dan korporasi kerap memperebutkan lahan yang sama. Karena itu, pemahaman tentang penyelesaian konflik agraria kini menjadi kebutuhan praktis. Terlebih, DPR mengesahkan UU Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026. Artikel ini menguraikan dasar hukum, tahapan, dan
LEXmedia. DPR menyetujui RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna 22 September 2026. Dengan demikian, UU Pengaturan Reforma Agraria menjadi payung hukum setingkat undang-undang pertama bagi program reforma agraria. Sebelumnya, program ini hanya bertumpu pada peraturan presiden. Artikel ini mengulas isi pokok undang-undang tersebut, kedudukan Badan Reforma Agraria
LEXmedia. Banyak keluarga masih menyimpan sertipikat tanah lama berwujud kertas di lemari. Dokumen itu umumnya terbit puluhan tahun lalu, jauh sebelum era digital. Namun, pemerintah kini gencar menerbitkan sertipikat elektronik. Oleh karena itu, wajar jika muncul pertanyaan: apakah sertipikat kertas lama masih berlaku? Jawaban singkatnya: ya, masih berlaku. Meski demikian,
LEXmedia. Banyak kalangan mengenal Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.C.L., M.P.A. sebagai Maria Sumardjono pakar hukum agraria yang disegani di Indonesia. Selama puluhan tahun, ia mendedikasikan pikirannya untuk penyelarasan regulasi pertanahan nasional. Namanya selalu hadir setiap kali diskusi keadilan tanah bergulir di ruang publik. Oleh karena itu, banyak kalangan
LEXmedia. Sengketa tanah aset BUMN sering muncul akibat tumpang tindih hak, sertifikat ganda, atau okupasi pihak ketiga. Badan Usaha Milik Negara mengelola tanah dalam jumlah besar untuk mendukung operasional bisnis. Namun, status kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN kerap memicu perselisihan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan
LEXmedia. Kasus Pembatalan Sertipikat Tanah Ganda kerap mengancam kepastian hukum aset perusahaan di Indonesia. Fenomena ini muncul ketika satu bidang tanah memiliki dua sertipikat berbeda, sementara masing-masing pihak mengklaim keabsahannya. Akibatnya, perusahaan berisiko kehilangan kendali atas aset produktifnya. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang dasar hukum dan prosedur Pembatalan Sertipikat
LEXmedia. Minat investor asing terhadap properti di Bali terus meningkat setiap tahun. Namun, isu kepemilikan warga negara asing (WNA) atas properti di Bali kerap menimbulkan kebingungan hukum bagi calon investor asing. Sistem agraria Indonesia menganut prinsip nasionalitas yang membatasi kepemilikan tanah bagi warga negara asing. Oleh karena itu, memahami kerangka
LEXmedia. Tanah bekas hak adat seperti Girik, Petok D, dan Letter C masih banyak beredar di masyarakat Indonesia. Dokumen ini bukan sertipikat, melainkan bukti pembayaran pajak tanah zaman kolonial dan awal kemerdekaan. Oleh karena itu, pemilik tanah berbasis girik menghadapi risiko hukum yang nyata, terutama dalam sengketa kepemilikan dan transaksi
