Tag: UU PA

Ilustrasi editorial hukum agraria Indonesia, merepresentasikan pemikiran Maria Sumardjono pakar agraria tentang keadilan tanah adat
Tokoh
Redaksi LEXmedia

Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, Pakar Hukum Agraria

LEXmedia. Banyak kalangan mengenal Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.C.L., M.P.A. sebagai Maria Sumardjono pakar hukum agraria yang disegani di Indonesia. Selama puluhan tahun, ia mendedikasikan pikirannya untuk penyelarasan regulasi pertanahan nasional. Namanya selalu hadir setiap kali diskusi keadilan tanah bergulir di ruang publik. Oleh karena itu, banyak kalangan

Dokumen sertifikat dan palu hukum menggambarkan proses penyelesaian sengketa tanah aset BUMN
Artikel
Redaksi LEXmedia

Penyelesaian Sengketa Tanah Aset BUMN

LEXmedia. Sengketa tanah aset BUMN sering muncul akibat tumpang tindih hak, sertifikat ganda, atau okupasi pihak ketiga. Badan Usaha Milik Negara mengelola tanah dalam jumlah besar untuk mendukung operasional bisnis. Namun, status kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN kerap memicu perselisihan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan

Analisis hukum pembatalan sertifikat tanah ganda pada dokumen kepemilikan aset perusahaan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pembatalan Sertipikat Tanah Ganda Aset Perusahaan

LEXmedia. Kasus Pembatalan Sertipikat Tanah Ganda kerap mengancam kepastian hukum aset perusahaan di Indonesia. Fenomena ini muncul ketika satu bidang tanah memiliki dua sertipikat berbeda, sementara masing-masing pihak mengklaim keabsahannya. Akibatnya, perusahaan berisiko kehilangan kendali atas aset produktifnya. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang dasar hukum dan prosedur Pembatalan Sertipikat

Vila di Bali dengan dokumen legal, menggambarkan proses kepemilikan properti asing Bali yang sah secara hukum
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legalitas Kepemilikan WNA Properti di Bali

LEXmedia. Minat investor asing terhadap properti di Bali terus meningkat setiap tahun. Namun, isu kepemilikan warga negara asing (WNA) atas properti di Bali kerap menimbulkan kebingungan hukum bagi calon investor asing. Sistem agraria Indonesia menganut prinsip nasionalitas yang membatasi kepemilikan tanah bagi warga negara asing. Oleh karena itu, memahami kerangka

Proses konversi girik ke SHM di kantor pertanahan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Konversi Hak Tanah Bekas Adat/Girik ke SHM

LEXmedia. Tanah bekas hak adat seperti Girik, Petok D, dan Letter C masih banyak beredar di masyarakat Indonesia. Dokumen ini bukan sertipikat, melainkan bukti pembayaran pajak tanah zaman kolonial dan awal kemerdekaan. Oleh karena itu, pemilik tanah berbasis girik menghadapi risiko hukum yang nyata, terutama dalam sengketa kepemilikan dan transaksi