LEXmedia. Pembaruan hukum acara pidana Indonesia membawa dampak signifikan terhadap peran advokat dalam KUHAP baru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana resmi menggantikan KUHAP lama sejak 2 Januari 2026. Oleh karena itu, advokat kini menempati posisi yang jauh lebih kuat dalam sistem peradilan pidana nasional.
LEXmedia. Kasus salah tangkap kembali menjadi sorotan publik setelah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru resmi berlaku. Isu ganti rugi salah tangkap menjadi krusial karena menyangkut hak konstitusional warga negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur mekanisme ini secara lebih rinci dibandingkan aturan lama. Namun, banyak masyarakat belum memahami
LEXmedia. Publik hukum Indonesia kembali membahas polemik penetapan status tersangka tanpa pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka. Kasus penetapan tersangka seorang mantan pejabat penegak hukum menjadi pemicu utama perdebatan ini pada pertengahan 2026. Banyak pihak mempertanyakan syarat sah penetapan tersangka apabila penyidik belum memeriksa yang bersangkutan sebagai saksi. Pertanyaan ini
LEXmedia. Peristiwa salah tangkap masih terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Seseorang yang tidak bersalah dapat mengalami penahanan akibat kekeliruan identitas atau error in persona. Kondisi ini menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi hak korban salah tangkap. Oleh karena itu, negara menyediakan mekanisme hukum untuk memulihkan hak-hak mereka. Artikel
LEXmedia. Isu Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tanpa pemeriksaan saksi pelapor kembali mengemuka dalam beberapa proses praperadilan terakhir. Publik mempertanyakan apakah penyidik boleh menetapkan status tersangka tanpa lebih dulu memanggil pihak yang melapor. Pertanyaan ini penting karena menyangkut hak asasi seseorang sekaligus efektivitas penegakan hukum pencucian uang. Artikel
LEXmedia. Penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang membatasi kebebasan tersangka selama proses pidana berjalan. Namun, negara hukum tidak memberikan wewenang tanpa batas kepada aparat penegak hukum. UU No. 20/2025 tentang KUHAP Baru menetapkan jangka waktu penahanan secara tegas di setiap tahap pemeriksaan. Oleh karena itu, banyak masyarakat bertanya-tanya, apa
LEXmedia. Status tersangka membawa dampak hukum dan sosial yang berat bagi seseorang. Oleh karena itu, hukum acara pidana Indonesia menyediakan mekanisme koreksi bernama praperadilan dalam proses penetapan tersangka. Mekanisme ini memungkinkan pihak yang keberatan menguji keabsahan tindakan penyidik di pengadilan negeri. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab
LEXmedia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru resmi berlaku melalui UU No. 20/2025. Undang-undang ini mengubah total kerangka hukum acara pidana Indonesia. Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum, advokat, dan masyarakat perlu memahami prosedur penyadapan dan penahanan berdasarkan KUHAP baru. Kedua tindakan ini tergolong “Upaya Paksa” yang membatasi
LEXmedia. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) kerap menjadi topik krusial dalam praktik hukum acara pidana Indonesia. Kejaksaan memiliki wewenang untuk menghentikan penuntutan suatu perkara pidana. Namun, batas kewenangan penuntut umum dalam menerbitkan SKPP tidak bersifat mutlak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana mengatur mekanisme baru yang memperkuat
LEXmedia. Aparat penegak hukum terus memperkuat strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam proses ini, tindakan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi menjadi instrumen penyelidikan yang sangat krusial. Korupsi modern kini sering meninggalkan jejak digital yang rumit. Selain itu, para pelaku juga kerap menyembunyikan dokumen keuangan dan aset hasil
