LEXmedia. Perampasan aset tanpa pemidanaan kini menjadi isu hukum paling hangat di Indonesia. Konsep ini populer dengan istilah Non-Conviction Based Asset Forfeiture atau NCB-AF. Intinya, negara dapat merampas harta hasil kejahatan tanpa menunggu vonis pidana terhadap pelakunya. Saat ini, DPR dan pemerintah tengah membahas RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Oleh karena itu, pelaku usaha, pejabat, dan masyarakat perlu memahami dasar hukum serta implikasinya.
Apa Itu Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan?
Selama ini, hukum pidana Indonesia bertumpu pada perampasan aset berbasis putusan atau Conviction Based Forfeiture. Artinya, jaksa baru dapat mengeksekusi aset setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, aset sering lolos ketika pelaku meninggal, buron, atau tidak teridentifikasi.
Sebaliknya, Non-Conviction Based Asset Forfeiture bekerja secara in rem. Gugatan menyasar benda atau harta, bukan orang. Dengan demikian, fokus pembuktian beralih dari kesalahan pelaku ke asal-usul aset. Negara cukup menunjukkan hubungan antara aset dan tindak pidana. Sementara itu, pemilik atau pihak terkait mendapat kesempatan membuktikan perolehan yang sah.
Perbedaan mendasar ini penting. Pertama, Non-Conviction Based Asset Forfeiture tidak menjatuhkan pidana penjara kepada siapa pun. Kedua, Non-Conviction Based Asset Forfeiture tidak menggantikan proses pidana, melainkan melengkapinya. Ketiga, standar pembuktiannya cenderung mengikuti pola perkara perdata. Karena itu, banyak ahli menyebut Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai jembatan antara hukum pidana dan hukum perdata.
Landasan Internasional: UU No. 7 Tahun 2006
Indonesia meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) melalui UU No. 7 Tahun 2006. Ratifikasi ini membawa kewajiban hukum untuk memperkuat pemulihan aset. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC mendorong negara pihak mempertimbangkan perampasan tanpa putusan pidana. Ketentuan itu relevan antara lain ketika pelaku meninggal, buron, atau tidak hadir.
Selain itu, Pasal 51 UNCAC menempatkan pengembalian aset sebagai prinsip fundamental konvensi. Namun, ratifikasi saja tidak otomatis melahirkan hukum acara nasional. Indonesia tetap memerlukan undang-undang pelaksana yang memuat prosedur secara rinci. RUU Perampasan Aset hadir untuk menutup celah tersebut.
Jejak Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam UU No. 8 Tahun 2010
Sebenarnya, benih perampasan aset tanpa pemidanaan sudah tertanam dalam UU No. 8 Tahun 2010. Undang-undang ini memberi PPATK wewenang menghentikan sementara transaksi mencurigakan. Jika tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dalam 20 hari, PPATK menyerahkan penanganan harta kepada penyidik.
Selanjutnya, Pasal 67 ayat (2) memuat mekanisme kunci. Apabila penyidik tidak menemukan terduga pelaku dalam 30 hari, penyidik dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Pengadilan kemudian memutus apakah harta menjadi aset negara atau kembali kepada yang berhak. Bahkan, Pasal 67 ayat (3) mewajibkan pengadilan memutus paling lama tujuh hari.
Di samping itu, Pasal 79 ayat (4) mengatur kondisi terdakwa meninggal sebelum putusan. Dalam keadaan tersebut, hakim dapat memutus perampasan harta sitaan atas tuntutan penuntut umum. Syaratnya, terdapat bukti yang cukup kuat bahwa orang itu melakukan TPPU. Selain itu, Pasal 77 dan Pasal 78 mengenal pembuktian terbalik. Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana.
Keterbatasan Rezim TPPU
Meskipun progresif, mekanisme ini memiliki ruang lingkup sempit. Pasal 67 hanya menjangkau harta hasil penghentian transaksi oleh PPATK. Selain itu, mekanisme ini mensyaratkan penyidik gagal menemukan pelaku. Akibatnya, aset milik pelaku yang jelas identitasnya tetap sulit tersentuh ketika perkaranya macet.
PERMA No. 1 Tahun 2013: Pengisi Kekosongan Hukum Acara
UU TPPU tidak merinci tata cara persidangan permohonan Pasal 67. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2013. Peraturan ini memuat Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam TPPU atau Tindak Pidana Lain.
Menariknya, PERMA ini tidak memakai kata “perampasan”. Mahkamah Agung memilih frasa “penanganan harta kekayaan” yang lebih netral. Namun, substansinya merupakan bentuk awal perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia.
Secara garis besar, PERMA 1/2013 mengatur tiga hal pokok. Pertama, penyidik mengajukan permohonan yang memuat nama, jenis, dan jumlah harta. Kedua, pengadilan mengumumkan permohonan agar pihak berkepentingan dapat mengajukan keberatan. Ketiga, hakim tunggal memeriksa permohonan lalu menjatuhkan putusan. Untuk aset di luar negeri, PERMA menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan berwenang.
Dalam praktik, penyidik telah memakai PERMA ini untuk menangani aset judi daring yang pelakunya sulit terlacak. Meski demikian, kedudukan PERMA sebagai aturan internal peradilan memiliki batas. PERMA tidak dapat menciptakan kewenangan perampasan baru di luar undang-undang.
RUU Perampasan Aset: Arah Pengaturan Baru
Pada 6 Oktober 2026, Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU ini sebagai usul inisiatif DPR. Kemudian, pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi III pada 5 November 2026. Komisi III menargetkan pengesahan pada November 2026, dengan batas paling lambat 15 Desember 2026.
Merujuk draf yang beredar, RUU memuat 8 bab dan 62 pasal. RUU menganut sistem jalur ganda, yaitu perampasan berbasis putusan pidana dan tanpa putusan pidana. Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture menyasar tindak pidana bermotif ekonomi. Bahkan, draf awal menyebut ambang batas nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.
Hukum Acara Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU
Selain itu, RUU merancang hukum acara Non-Conviction Based Asset Forfeiture secara utuh. Tahapannya meliputi penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan. Selanjutnya, aparat mengajukan permohonan, lalu pengadilan memeriksa dan memutus. Terhadap putusan tersebut, pihak terkait masih dapat menempuh kasasi.
Namun, sejumlah isu krusial masih menjadi perdebatan. Misalnya, standar pembuktian, perlindungan pihak ketiga beriktikad baik, dan pengawasan pengadilan. Para akademisi mengingatkan bahwa NCB tanpa pagar ketat berisiko menjadi sanksi pidana terselubung. Oleh sebab itu, materi final masih dapat berubah hingga pengesahan. Pembaca sebaiknya merujuk teks resmi setelah undang-undang terbit.
Efektivitas Non-Conviction Based Asset Forfeiture versus Perlindungan Hak Milik
Dari sudut efektivitas, perampasan aset tanpa pemidanaan menjawab kelemahan klasik pemulihan aset. Negara tidak lagi kehilangan aset hanya karena pelaku wafat atau buron. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan prinsip follow the money dalam rezim antipencucian uang.
Akan tetapi, Non-Conviction Based Asset Forfeiture bersinggungan langsung dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Ketentuan itu menjamin hak milik pribadi dan melarang pengambilalihan secara sewenang-wenang. Karena itu, keabsahan NCB bergantung pada due process of law yang kuat. Menurut kami, tiga syarat minimal wajib hadir. Pertama, kontrol pengadilan pada setiap tahap. Kedua, pembuktian terbalik yang proporsional. Ketiga, ruang keberatan efektif bagi pihak ketiga beriktikad baik.
Dengan demikian, RUU yang ideal harus menyeimbangkan kepentingan negara dan hak warga. Tanpa keseimbangan itu, instrumen ini justru dapat menggerus kepastian hukum.
Rekomendasi Kepatuhan Menghadapi Non-Conviction Based Asset Forfeiture
Regulasi baru ini akan menggeser beban pembuktian ke arah pemilik aset. Oleh karena itu, direkomendasikan langkah kepatuhan berikut:
1. Dokumentasikan asal-usul harta. Simpan akta, bukti transfer, dan laporan pajak secara tertib.
2. Lakukan uji tuntas sebelum membeli aset bernilai tinggi. Periksa riwayat kepemilikan untuk menjaga status pembeli beriktikad baik.
3. Perkuat program APU-PPT. Pihak pelapor perlu menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa secara konsisten.
4. Ungkap pemilik manfaat korporasi secara transparan. Struktur kepemilikan yang kabur meningkatkan risiko penyitaan.
5. Pantau pengumuman pengadilan. Ajukan keberatan tepat waktu jika aset masuk dalam permohonan.
6. Libatkan penasihat hukum sejak awal. Pendampingan dini membantu menyusun pembuktian yang kuat.
Pada akhirnya, perampasan aset tanpa pemidanaan bukan ancaman bagi pemilik harta yang sah. Sebaliknya, instrumen ini menuntut budaya transparansi yang lebih baik. Pelaku usaha yang patuh sejak dini akan lebih siap menghadapi rezim baru ini.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa yang dimaksud Non-Conviction Based Asset Forfeiture?
Non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa pemidanaan adalah mekanisme perampasan harta hasil tindak pidana oleh negara. Negara tidak perlu menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Gugatan menyasar aset secara in rem, bukan orangnya. Mekanisme ini relevan ketika pelaku meninggal, buron, atau tidak teridentifikasi, sehingga proses pidana tidak dapat berjalan. Fokusnya adalah asal-usul aset.
2. Apakah Indonesia sudah memiliki dasar hukum Non-Conviction Based Asset Forfeiture?
Sudah, tetapi masih terbatas. Pasal 67 UU No. 8 Tahun 2010 memungkinkan penyidik mengajukan permohonan ke pengadilan jika penyidik tidak menemukan terduga pelaku dalam 30 hari. PERMA No. 1 Tahun 2013 mengatur hukum acaranya secara rinci. Namun, pengaturan yang komprehensif baru akan hadir melalui RUU Perampasan Aset yang kini masih dalam pembahasan DPR.
3. Kapan RUU Perampasan Aset mulai berlaku?
Per 9 November 2026, RUU masih dalam pembahasan Komisi III DPR bersama pemerintah. DPR menetapkannya sebagai usul inisiatif pada 6 Oktober 2026 dan menerima DIM pemerintah pada 5 November 2026. Komisi III menargetkan pengesahan pada November 2026, dengan batas paling lambat 15 Desember 2026. Setelah pengesahan, keberlakuan efektif bergantung pada ketentuan peralihan dan aturan pelaksananya.
4. Bagaimana cara melindungi aset dari risiko perampasan?
Pemilik harta yang sah perlu menyimpan bukti perolehan, seperti akta, bukti transfer, dan laporan pajak. Selain itu, lakukan uji tuntas sebelum membeli aset bernilai tinggi agar tetap berstatus pembeli beriktikad baik. Jika aset masuk permohonan pengadilan, segera ajukan keberatan dalam tenggat waktu dan libatkan penasihat hukum. Bagi korporasi, perkuat juga transparansi pemilik manfaat.
5. Apakah NCB melanggar hak milik?
Tidak otomatis. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 melarang pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang, bukan perampasan melalui proses hukum. Non-Conviction Based Asset Forfeiture tetap sah sepanjang memenuhi due process of law, yaitu kontrol pengadilan, pembuktian proporsional, dan hak keberatan bagi pihak ketiga. Tanpa jaminan tersebut, Non-Conviction Based Asset Forfeiture berisiko melanggar konstitusi. Karena itu, rumusan RUU perlu memuat pagar perlindungan yang tegas.
