LEXmedia. Isu Danantara Indonesia angkat direksi BUMN kembali mengemuka setelah pemerintah menerbitkan PP Nomor 19 Tahun 2026. Banyak pihak menganggap Danantara kini memegang kendali penuh atas kursi direksi perusahaan negara. Namun, teks peraturan menunjukkan gambaran yang lebih berlapis. Oleh karena itu, artikel ini menguraikan dasar hukumnya pasal demi pasal. Selain
LEXmedia. Sejak 1 Juni 2026, peta perdagangan komoditas strategis Indonesia berubah drastis. Pemerintah memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu Danantara melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan ini menyasar batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy). Akibatnya, eksportir harus menyesuaikan kontrak, alur dokumen, dan strategi bisnis mereka. Kini, masa
LEXmedia. Reformasi tata kelola badan usaha milik negara memasuki babak baru sejak Oktober 2025. Pemerintah dan DPR mengesahkan UU No. 16 Tahun 2025 sebagai perubahan keempat UU BUMN. Akibatnya, peta kewenangan BP BUMN Danantara menjadi isu hukum yang wajib dipahami secara utuh. Namun, banyak pelaku usaha masih sulit membedakan peran
LEXmedia. Pasar modal Indonesia kini memasuki babak baru. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 membuka jalan bagi Bank Indonesia (BI) dan Danantara sebagai pemegang saham bursa efek. Selain itu, Kementerian Keuangan memperoleh ruang yang sama. Perubahan ini mengakhiri model bursa milik anggota yang berjalan selama puluhan tahun. Namun, kehadiran lembaga negara
LEXmedia. Demutualisasi Bursa Efek Indonesia kini memasuki babak baru. Selama hampir tiga dekade, hanya perusahaan efek anggota bursa yang boleh memegang saham BEI. Namun, rezim itu berubah setelah pembentuk undang-undang merevisi UU P2SK melalui UU 4/2026. Selanjutnya, OJK menerbitkan POJK 13/2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek sebagai aturan pelaksananya. Artikel
LEXmedia. Pengelolaan BUMN memasuki babak baru sejak Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2026 pada 21 Agustus 2026. Regulasi ini melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, yaitu perubahan keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Akibatnya, peta kewenangan atas perusahaan negara berubah secara mendasar. Kementerian BUMN tidak
LEXmedia. Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara memasuki babak baru sejak Danantara Indonesia resmi beroperasi. Salah satu isu yang paling sering ditanyakan pelaku usaha dan akademisi adalah perbedaan holding investasi dan holding operasional dalam struktur Danantara. Kedua entitas ini memang terdengar mirip, namun fungsi dan kewenangannya sangat berbeda secara hukum. Oleh
LEXmedia. Nama Dony Oskaria COO Danantara Indonesia kini lekat dengan denyut transformasi badan usaha milik negara (BUMN). Sosok kelahiran Tanjung Alam, Sumatera Barat, ini menapaki jalur karier yang panjang sebelum akhirnya duduk di kursi strategis pengelola investasi nasional. Oleh karena itu, perjalanan hidupnya layak ditelusuri secara utuh, bukan sekadar daftar
LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui sektor hukum. Langkah ini ditandai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur tata kelola perdagangan internasional secara spesifik. Daftar Barang Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Wajib Ekspor BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) kini menjadi acuan baru
LEXmedia. Pembentukan superholding BUMN bernama Danantara Indonesia menjadi kebijakan paling strategis dalam reformasi tata kelola perusahaan milik negara. Langkah besar ini tidak hanya mengubah struktur kepemilikan internal, namun juga membawa implikasi hukum superholding BUMN Danantara Indonesia bagi investor asing secara signifikan. Perubahan masif ini terjadi dalam kerangka regulasi yang sangat
