LEXmedia. Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara memasuki babak baru sejak Danantara Indonesia resmi beroperasi. Salah satu isu yang paling sering ditanyakan pelaku usaha dan akademisi adalah perbedaan holding investasi dan holding operasional dalam struktur Danantara. Kedua entitas ini memang terdengar mirip, namun fungsi dan kewenangannya sangat berbeda secara hukum. Oleh
LEXmedia. Nama Dony Oskaria COO Danantara Indonesia kini lekat dengan denyut transformasi badan usaha milik negara (BUMN). Sosok kelahiran Tanjung Alam, Sumatera Barat, ini menapaki jalur karier yang panjang sebelum akhirnya duduk di kursi strategis pengelola investasi nasional. Oleh karena itu, perjalanan hidupnya layak ditelusuri secara utuh, bukan sekadar daftar
LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui sektor hukum. Langkah ini ditandai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur tata kelola perdagangan internasional secara spesifik. Daftar Barang Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Wajib Ekspor BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) kini menjadi acuan baru
LEXmedia. Pembentukan superholding BUMN bernama Danantara Indonesia menjadi kebijakan paling strategis dalam reformasi tata kelola perusahaan milik negara. Langkah besar ini tidak hanya mengubah struktur kepemilikan internal, namun juga membawa implikasi hukum superholding BUMN Danantara Indonesia bagi investor asing secara signifikan. Perubahan masif ini terjadi dalam kerangka regulasi yang sangat
LEXmedia. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara kini memegang kendali penuh atas investasi negara. Kehadiran lembaga strategis ini membawa angin segar bagi penataan keuangan pelat merah. Banyak pihak mempertanyakan mekanisme tata kelola Modal BUMN dari Dividen saat ini. Langkah reformasi ini bertujuan menciptakan transparansi dan kemandirian finansial yang kuat. Selain
LEXmedia. Pengelolaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menjadi isu strategis dalam perekonomian Indonesia. Dividen yang dihasilkan oleh perusahaan negara merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat signifikan. Oleh karena itu, tata kelola yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan optimalisasi manfaat bagi keuangan negara. Dalam
LEXmedia. Dinamika hukum bisnis di Indonesia mencatat sejarah baru lewat kehadiran Lembaga Danantara Indonesia. Kehadiran entitas baru ini memicu diskusi hangat mengenai kewenangan hukum lembaga Danantara dalam investasi BUMN. Pembentukan lembaga ini bukan sekadar urusan restrukturisasi administratif biasa. Namun, kebijakan ini menandai perubahan paradigma besar dalam tata kelola investasi kekayaan
