LEXmedia. Kekerasan terhadap pasangan nikah siri sering dianggap tidak terjangkau hukum. Anggapan ini keliru. Hukum pidana Indonesia tetap melindungi korban, meskipun perkawinan tidak tercatat secara negara. Artikel ini menganalisis dasar hukum perlindungan tersebut. Pembahasan mencakup UU Perkawinan, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), KUHP Nasional, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan UU Perlindungan Anak. Analisis ini disusun untuk membantu masyarakat maupun praktisi memahami hak dan langkah hukum yang tersedia bagi korban.
Nikah siri merujuk pada perkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak dicatatkan negara. Praktik ini masih marak di Indonesia karena berbagai alasan sosial dan ekonomi. Namun, ketiadaan pencatatan sering disalahartikan sebagai hilangnya perlindungan hukum. Padahal, yurisprudensi terbaru menunjukkan arah berbeda. Pengadilan mulai mengakui unsur “lingkup rumah tangga” tanpa mensyaratkan status perkawinan tercatat secara administratif.
Status Hukum Nikah Siri
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur syarat sahnya perkawinan. Ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing pihak. Namun, ayat (2) mewajibkan pencatatan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, nikah siri sah secara agama, tetapi lemah secara administratif negara.
Konsekuensinya cukup luas. Istri siri kesulitan mengakses akta nikah resmi. Selain itu, anak hasil nikah siri berpotensi menghadapi kendala pencatatan akta kelahiran. Meskipun demikian, UU No. 16 Tahun 2019 tetap membuka jalur itsbat nikah melalui Pengadilan Agama. Jalur ini memungkinkan pasangan mengesahkan perkawinan siri secara hukum negara. Sebagai hasilnya, status hukum pasangan dan anak dapat menjadi lebih kuat secara administratif.
Kekerasan terhadap Pasangan Nikah Siri
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjadi payung hukum utama. Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan KDRT sebagai perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Definisi ini tidak membatasi korban hanya pada istri yang perkawinannya tercatat negara.
Pasal 2 UU PKDRT mengatur lingkup rumah tangga secara luas. Cakupannya meliputi suami, istri, dan anak, termasuk mereka yang hidup bersama akibat hubungan perkawinan. Pasal ini tidak secara eksplisit mensyaratkan status perkawinan tercatat. Akibatnya, penegak hukum sempat menunjukkan perbedaan penafsiran selama bertahun-tahun.
Namun, praktik peradilan mulai konsisten melindungi korban kekerasan pasangan nikah siri. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN.Wkb menghukum pelaku kekerasan fisik terhadap pasangan nikah adat. Hakim menilai unsur “lingkup rumah tangga” telah terpenuhi karena pelaku dan korban tinggal bersama layaknya suami istri. Dengan demikian, pelaku kekerasan pasangan nikah siri tetap dapat dijerat Pasal 44 ayat (1) juncto Pasal 5 UU PKDRT.
Sanksi pidana KDRT tergolong berat. UU PKDRT mengancam pelaku kekerasan fisik ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan. Sementara itu, UU ini mengancam pelaku kekerasan fisik berat dengan pidana penjara hingga sepuluh tahun. Pasal 46 dan 47 mengancam pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dengan pidana penjara empat hingga lima belas tahun. Selain itu, Pasal 26 UU PKDRT memberikan korban hak melapor langsung ke kepolisian.
Penerapan KUHP terhadap Kasus Kekerasan Rumah Tangga
Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. KUHP Nasional ini menggantikan KUHP kolonial yang berlaku sejak 1946. Pasal 466 hingga Pasal 471 KUHP Nasional mengatur delik penganiayaan secara umum. Pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana pada tanggal yang sama untuk menyelaraskan berbagai pasal teknis.
Kedudukan UU PKDRT sebagai Lex Specialis atas Kekerasan Pasangan Nikah Siri
Pertanyaan penting muncul: apakah KUHP baru menggantikan UU PKDRT? Jawabannya tidak. Prinsip lex specialis derogat legi generali tetap berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Artinya, UU PKDRT sebagai aturan khusus tetap diutamakan dibanding KUHP sebagai aturan umum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tetap memproses kasus kekerasan pasangan nikah siri melalui UU PKDRT terlebih dahulu. Namun, aparat kadang menyusun dakwaan alternatif yang mengombinasikan pasal KUHP dan UU PKDRT. Pendekatan ini mengantisipasi perbedaan penafsiran hakim mengenai status lingkup rumah tangga pasangan yang menikah secara siri.
Instrumen Hukum Tambahan bagi Korban
Perlindungan Korban Kekerasan
Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas cakupan perlindungan korban. Pasal 4 ayat (1) UU TPKS mengatur sembilan jenis kekerasan seksual. Jenis tersebut meliputi pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, dan eksploitasi seksual.
Ketentuan ini relevan bagi korban yang dinikahkan secara paksa melalui praktik nikah siri. Selain itu, UU TPKS turut menjerat kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi nikah siri. Pendekatan ini melengkapi UU PKDRT yang lebih berfokus pada kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga. Dengan demikian, korban memiliki lebih dari satu instrumen hukum untuk mencari keadilan.
Perlindungan Anak dari Kekerasan
Anak hasil nikah siri turut rentan menjadi korban atau saksi kekerasan rumah tangga. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak memberikan payung hukum tambahan. Pasal 76C melarang setiap orang menempatkan anak dalam situasi kekerasan.
Pasal 80 mengancam pelaku kekerasan terhadap anak dengan pidana penjara. Ancaman pidana tersebut berlaku terlepas dari status pencatatan perkawinan orang tua. Oleh karena itu, anak dari pasangan nikah siri tetap memperoleh perlindungan hukum penuh.
Tantangan Pembuktian Kasus Kekerasan terhadap Pasangan Nikah Siri
Pembuktian menjadi tantangan utama dalam kasus kekerasan pasangan nikah siri. Korban perlu membuktikan hubungan rumah tangga tanpa akta nikah resmi. Untungnya, Pasal 55 UU PKDRT membuka ruang pembuktian yang fleksibel. Alat bukti dapat berupa keterangan saksi, rekaman elektronik, atau bukti kehidupan bersama.
Selain itu, kesaksian tetangga dan keberadaan anak dapat memperkuat unsur lingkup rumah tangga. Korban juga dapat melapor langsung ke kepolisian sesuai Pasal 26 UU PKDRT. Apabila korban enggan melapor sendiri, keluarga dapat melapor dengan surat kuasa berdasarkan Pasal 26 ayat (2).
Rekomendasi Kepatuhan Hukum bagi Pasangan Nikah Siri
Pasangan yang menikah siri sebaiknya segera mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Langkah ini memperkuat status hukum perkawinan sekaligus melindungi hak istri dan anak. Selain itu, pasangan perlu menyiapkan dokumentasi kehidupan rumah tangga sejak awal. Dokumentasi tersebut meliputi foto, keterangan saksi tetangga, dan bukti domisili bersama.
Korban kekerasan pasangan nikah siri sebaiknya segera mencari pendampingan hukum profesional. Konsultasi dengan advokat atau lembaga bantuan hukum mempercepat proses pelaporan dan pembuktian. Dengan demikian, korban tetap memperoleh perlindungan hukum secara optimal, meskipun perkawinan belum tercatat oleh negara.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apakah kekerasan terhadap istri nikah siri bisa dipidana?
Ya, kekerasan terhadap istri nikah siri tetap dapat dipidana. UU PKDRT tidak mensyaratkan perkawinan tercatat negara untuk melindungi korban. Pengadilan telah beberapa kali menghukum pelaku kekerasan pasangan nikah siri berdasarkan Pasal 44 juncto Pasal 5 UU PKDRT. Syaratnya, pelaku dan korban terbukti hidup bersama layaknya suami istri dalam satu lingkup rumah tangga yang sama.
2. Bagaimana cara melaporkan KDRT dalam nikah siri?
Korban dapat melapor langsung ke kantor kepolisian terdekat berdasarkan Pasal 26 UU PKDRT. Laporan sebaiknya disertai bukti pendukung, seperti visum, rekaman, atau keterangan saksi tetangga. Apabila korban tidak berani melapor sendiri, keluarga dapat melapor dengan surat kuasa resmi. Pendampingan advokat atau lembaga bantuan hukum juga sangat dianjurkan sejak awal proses hukum.
3. Apakah UU PKDRT berlaku untuk pasangan nikah siri?
UU PKDRT tetap berlaku bagi pasangan nikah siri selama unsur lingkup rumah tangga terpenuhi secara faktual. Pasal 2 UU PKDRT tidak mensyaratkan status perkawinan tercatat negara secara eksplisit dalam ketentuannya. Yurisprudensi terbaru menunjukkan pengadilan menerima bukti hidup bersama sebagai dasar penerapan pasal ini. Dengan demikian, korban nikah siri tetap mendapat perlindungan hukum penuh.
4. Apa bukti yang diperlukan untuk kasus kekerasan pasangan nikah siri?
Bukti yang diperlukan meliputi keterangan saksi, rekaman elektronik, visum medis, dan bukti tinggal bersama sebagai suami istri. Kesaksian tetangga serta keberadaan anak turut memperkuat unsur lingkup rumah tangga di persidangan. Pasal 55 UU PKDRT memberikan ruang pembuktian yang fleksibel bagi korban. Dokumentasi sejak dini sangat membantu proses pelaporan dan persidangan nantinya.
5. Apakah KUHP baru 2026 mengubah aturan KDRT nikah siri?
KUHP Nasional yang berlaku sejak Januari 2026 tidak mengubah kedudukan UU PKDRT sebagai payung hukum KDRT. Prinsip lex specialis derogat legi generali tetap membuat UU PKDRT diutamakan atas kasus kekerasan rumah tangga. Pasal 466 hingga 471 KUHP hanya mengatur penganiayaan secara umum. Oleh karena itu, kekerasan pasangan nikah siri tetap diproses melalui UU PKDRT.
