Dalam praktik pemberesan harta pailit, persoalan kepemilikan aset tidak selalu sesederhana melihat siapa yang menguasai benda tersebut secara fisik.
Sebuah kendaraan berada di kantor perusahaan lain. Mesin produksi milik Debitor digunakan oleh perusahaan afiliasi. Tanah masih tercatat atas nama Debitor, tetapi bangunan di atasnya dikuasai pihak ketiga. Bahkan tidak jarang Kurator menemukan aset Debitor berada di gudang pihak lain dan pihak tersebut kemudian menyatakan, “Ini bukan milik Debitor.”
Situasi seperti ini menempatkan Kurator pada posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi, Kurator wajib mengamankan dan mengurus harta pailit. Di sisi lain, Kurator tidak boleh begitu saja memasukkan seluruh benda yang ditemukan di lokasi Debitor ke dalam boedel pailit tanpa terlebih dahulu memeriksa hak pihak ketiga.
Karena itu, prinsip dasarnya harus jelas: penguasaan fisik tidak selalu sama dengan kepemilikan. Sebaliknya, kepemilikan yang tercatat juga harus diuji dengan keadaan hukum dan fakta yang sebenarnya.
Apakah Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga Tetap Menjadi Boedel Pailit?
Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.
Artinya, titik awal Kurator adalah mengidentifikasi hak kekayaan Debitor, bukan semata-mata lokasi fisik aset.
Misalnya, alat berat tercatat sebagai milik Debitor, tetapi saat pailit digunakan perusahaan lain berdasarkan perjanjian sewa. Keberadaannya di pihak ketiga tidak otomatis mengeluarkannya dari boedel pailit. Sebaliknya, barang milik pihak ketiga yang berada di gudang Debitor juga tidak otomatis menjadi aset pailit.
Di sinilah pekerjaan Kurator membutuhkan asset verification, bukan sekadar inventarisasi.
Aset Debitor di Tangan Pihak Ketiga
Salah satu situasi yang sering terjadi adalah aset secara hukum merupakan milik Debitor, tetapi penguasaannya berada pada pihak lain.
Contohnya kendaraan perusahaan dipinjamkan kepada direktur, mesin produksi digunakan perusahaan terafiliasi, persediaan berada di gudang pihak ketiga, atau tanah milik Debitor digunakan pihak lain.
Dalam kondisi demikian, Kurator harus membedakan antara hak kepemilikan dan hak penguasaan. Kurator perlu meminta dokumen dasar penguasaan, seperti perjanjian sewa, pinjam pakai, penitipan, pembiayaan, fidusia, jual beli, atau dokumen lainnya.
Jangan sampai Kurator salah mengambil tindakan karena menganggap setiap benda yang ditemukan merupakan aset bebas Debitor.
Sebaliknya: Aset Pihak Ketiga Berada di Lokasi Debitor
Persoalan menjadi terbalik ketika barang milik pihak ketiga ditemukan di lokasi Debitor.
Misalnya, sebuah perusahaan pailit memiliki pabrik dengan puluhan mesin, tetapi setelah diperiksa beberapa mesin ternyata merupakan milik perusahaan leasing atau pihak ketiga berdasarkan perjanjian tertentu.
Secara fisik mesin berada di pabrik Debitor. Tetapi secara hukum belum tentu merupakan bagian dari boedel pailit.
Karena itu, inventarisasi Kurator sebaiknya tidak hanya mencantumkan “Mesin produksi – 10 unit”, tetapi juga menjawab: “Siapa pemiliknya? Apa dasar kepemilikannya? Siapa yang menguasai? Apakah ada perjanjian dengan Debitor?”
Pendekatan tersebut penting untuk mencegah memasukkan aset pihak ketiga ke dalam boedel atau justru gagal mengamankan aset Debitor yang berada di tangan pihak lain.
Ketika Pihak Ketiga Mengklaim Kepemilikan
Persoalan menjadi lebih kompleks ketika pihak ketiga menyatakan, “Barang tersebut milik kami.”
Klaim seperti itu tidak boleh langsung diterima, tetapi juga tidak boleh langsung ditolak. Kurator harus meminta bukti, misalnya sertifikat, faktur pembelian, perjanjian, bukti pembayaran, dokumen pengiriman, pencatatan akuntansi, atau dokumen pembiayaan.
Prinsip praktisnya sederhana: claim must be verified.
Pihak ketiga harus dapat menjelaskan dasar haknya, sementara Kurator harus memeriksa apakah klaim tersebut konsisten dengan dokumen dan keadaan faktual. Apalagi apabila klaim baru muncul setelah aset akan dijual. Kondisi tersebut merupakan red flag yang membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam.
Bagaimana Jika Klaim Tidak Dapat Diselesaikan?
Apabila Kurator dan pihak ketiga tidak mencapai kesepakatan mengenai status suatu aset, persoalannya dapat berkembang menjadi sengketa.
Dalam perkara kepailitan, perselisihan mengenai hak atas harta pailit dapat memerlukan penyelesaian melalui mekanisme peradilan yang tersedia, termasuk gugatan lain-lain atau perlawanan pihak ketiga, sesuai karakter dan dasar sengketanya.
Kurator harus berhati-hati dalam menentukan posisi. Kurator bukan hakim yang secara sepihak memutus kepemilikan. Kurator melakukan pengurusan dan pemberesan berdasarkan kewenangan undang-undang, sementara sengketa hak yang memerlukan pemeriksaan yudisial harus memperoleh penyelesaian melalui pengadilan.
Perlawanan Pihak Ketiga Bukan Berarti Kurator Pasti Salah
Ketika pihak ketiga mengajukan perlawanan, tidak berarti tindakan Kurator sejak awal pasti keliru.
Kurator dapat mempunyai dasar yang wajar untuk mengidentifikasi suatu aset sebagai bagian dari boedel pailit berdasarkan dokumen yang tersedia. Namun pihak ketiga dapat mempunyai bukti sebaliknya.
Maka yang harus dilihat adalah dasar hukum dan pembuktiannya, bukan semata-mata siapa yang lebih dahulu menguasai benda tersebut.
Kurator tidak boleh takut mengamankan aset hanya karena ada klaim pihak ketiga. Tetapi Kurator juga tidak boleh mengabaikan hak pihak ketiga hanya karena benda tersebut ditemukan di lokasi Debitor.
Strategi Praktis Kurator
Untuk menghadapi aset yang dikuasai atau diklaim pihak ketiga, setidaknya ada lima langkah praktis.
Pertama, identifikasi aset. Pastikan jenis, jumlah, lokasi, kondisi dan dokumennya.
Kedua, verifikasi kepemilikan. Telusuri siapa pemilik secara hukum dan siapa yang menguasai secara fisik.
Ketiga, periksa dasar penguasaan. Cari tahu apakah terdapat sewa, pinjam pakai, penitipan, pembiayaan, fidusia, kerja sama, atau hubungan hukum lainnya.
Keempat, pisahkan aset yang menjadi boedel pailit dari aset pihak ketiga.
Kelima, litigasi apabila diperlukan. Jika hak tidak dapat ditentukan atau terjadi penolakan, Kurator perlu mempertimbangkan langkah hukum yang tepat.
Aset yang Dipindahkan Sebelum Pailit Juga Harus Ditelusuri
Ada persoalan yang lebih serius: bagaimana jika sebelum Kurator melakukan pengamanan, aset Debitor sudah dipindahkan kepada pihak ketiga?
Di sinilah hubungan antara asset tracing, actio pauliana, dan gugatan lain-lain menjadi penting.
Kurator harus menelusuri kapan aset berpindah, siapa penerimanya, apa dasar pemindahannya, apakah terdapat pembayaran, apakah transaksinya wajar, dan apakah pemindahan tersebut terjadi dalam periode yang relevan sebelum kepailitan.
Jika ditemukan indikasi bahwa pemindahan merupakan perbuatan hukum yang merugikan Kreditor, pertanyaannya bergeser dari “siapa yang menguasai aset?” menjadi “apakah pemindahan aset tersebut dapat dibatalkan?”
Dengan demikian, asset verification tidak berhenti pada kondisi aset saat ini, tetapi dapat berkembang menjadi asset tracing dan asset recovery.
Penutup: Kurator Harus Tegas, tetapi Tidak Serampangan
Aset yang berada di tangan pihak ketiga merupakan salah satu ujian penting dalam pemberesan harta pailit.
Kurator harus cukup tegas untuk mempertahankan aset yang memang menjadi bagian dari boedel pailit, tetapi sekaligus cukup hati-hati untuk menghormati hak pihak ketiga yang memiliki dasar hukum.
Kuncinya adalah verifikasi.
Bukan siapa yang memegang barang. Bukan siapa yang paling keras mengklaim. Yang menentukan adalah dasar hak, bukti, dan mekanisme hukum yang berlaku.
Karena itu, pekerjaan Kurator tidak berhenti pada pertanyaan: “Di mana aset itu berada?”
Tetapi harus dilanjutkan dengan pertanyaan: “Milik siapa aset itu, atas dasar apa dikuasai, bagaimana hubungan hukumnya dengan Debitor, dan apa langkah hukum yang paling tepat untuk melindungi kepentingan boedel pailit?”
Pada akhirnya, pemberesan yang profesional bukanlah tindakan untuk menguasai sebanyak mungkin benda.
Pemberesan yang profesional adalah kemampuan Kurator membedakan dengan tepat mana yang menjadi hak boedel pailit, mana yang merupakan hak pihak ketiga, dan kapan suatu sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan.
