LEXmedia. Perdebatan tentang perampasan aset dan HAM kembali menghangat. Hingga pertengahan November 2026, DPR dan pemerintah masih membahas RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Komisi III DPR menargetkan pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Namun, sebagian kalangan khawatir instrumen ini menggerus hak milik warga. Oleh karena itu, satu pertanyaan mendasar perlu jawaban jernih: apakah negara melanggar konstitusi ketika merampas aset seseorang?
Artikel ini menkaji dari sudut pandang hukum tata negara dan hukum HAM. Selain itu, pembahasan merujuk pada UUD NRI 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pada bagian akhir, kami menyajikan rekomendasi kepatuhan bagi individu dan pelaku usaha.
Memahami Konsep Perampasan Aset dalam Hukum Indonesia
Perampasan aset adalah tindakan negara mengambil alih harta yang berkaitan dengan tindak pidana. Secara umum, hukum mengenal dua model. Model pertama adalah perampasan berbasis putusan pidana (conviction-based). Dalam model ini, hakim menjatuhkan perampasan sebagai pidana tambahan setelah terdakwa terbukti bersalah.
Model kedua adalah perampasan tanpa pemidanaan atau non-conviction based (NCB). Model ini menyasar aset, bukan orangnya. Dengan demikian, negara dapat menggugat aset meskipun pelaku meninggal, buron, atau tidak dapat diadili. Indonesia sebenarnya sudah mengenal semangat ini sejak meratifikasi UNCAC melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC mendorong negara pihak mempertimbangkan mekanisme perampasan tanpa pemidanaan.
Justru model NCB inilah yang memicu kekhawatiran publik. Sebab, negara dapat mengambil harta tanpa menunggu putusan pidana terhadap pemiliknya.
Perampasan Aset dan HAM dalam Kerangka UUD NRI 1945
Pasal 28H Ayat (4): Hak Milik Bukan Hak Absolut
Konstitusi menjamin hak milik secara tegas. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi. Hak tersebut “tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Kata kuncinya terletak pada frasa “sewenang-wenang.” Artinya, konstitusi tidak melarang pengambilalihan hak milik secara mutlak. Sebaliknya, konstitusi hanya melarang pengambilalihan tanpa dasar hukum dan tanpa prosedur yang adil.
Selain itu, Pasal 28G ayat (1) melindungi harta benda yang berada di bawah kekuasaan seseorang. Namun, perlindungan ini tidak berdiri sendiri. Pasal 28J ayat (2) membuka ruang pembatasan hak asasi melalui undang-undang. Tujuannya pun harus jelas, yakni menghormati hak orang lain serta memenuhi tuntutan keadilan, moral, keamanan, dan ketertiban umum.
Pasal 28D Ayat (1) dan Jaminan Proses Hukum yang Adil
Konstitusi juga menuntut kepastian hukum yang adil melalui Pasal 28D ayat (1). Oleh karena itu, setiap mekanisme perampasan wajib memberi pemilik kesempatan membela diri. Pemilik berhak mengetahui dasar tuntutan, mengajukan bukti, dan menempuh upaya hukum. Tanpa jaminan ini, perampasan berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.
Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (1) menjamin hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Konstitusi menggolongkan hak ini sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Memang, para ahli masih memperdebatkan penerapannya pada perampasan NCB yang bercorak perdata. Meski demikian, pembentuk undang-undang perlu merumuskan ketentuan peralihan secara hati-hati.
Analisis Perampasan Aset dan HAM Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999
UU HAM memperjelas batas perlindungan hak milik. Pasal 36 ayat (1) mengakui hak setiap orang untuk mempunyai milik. Akan tetapi, pasal yang sama mensyaratkan perolehan milik “dengan cara yang tidak melanggar hukum.” Frasa ini sangat menentukan dalam diskursus perampasan aset dan HAM. Dengan kata lain, UU HAM tidak melindungi harta hasil kejahatan.
Kemudian, Pasal 36 ayat (2) melarang siapa pun merampas milik orang lain “dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.” Rumusan ini memuat dua unsur sekaligus. Jadi, perampasan yang berdasar undang-undang dan melalui pengadilan tidak memenuhi unsur larangan tersebut. Bahkan, Pasal 36 ayat (3) menegaskan bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial.
Selanjutnya, Pasal 73 UU HAM menegaskan bahwa hanya undang-undang yang dapat membatasi hak dan kebebasan dasar. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Sebagai hasilnya, RUU Perampasan Aset memenuhi syarat formal pembatasan hak, asalkan materi muatannya proporsional.
Asas Praduga Tak Bersalah dan Beban Pembuktian
Isu paling sensitif adalah beban pembuktian. Pasal 18 ayat (1) UU HAM menjamin asas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang menghadapi tuntutan pidana. Sementara itu, mekanisme NCB umumnya memakai pendekatan perdata dan pembuktian terbalik terbatas. Pemilik harus menjelaskan asal-usul harta yang tidak seimbang dengan penghasilannya.
Menurut pandangan kami, pendekatan ini tidak otomatis melanggar HAM. Sebab, perampasan NCB tidak menjatuhkan pidana kepada orang. Namun, negara tetap wajib membuktikan lebih dulu dugaan kuat keterkaitan aset dengan tindak pidana. Dengan begitu, beban pembuktian tidak bergeser sepenuhnya kepada pemilik.
Di Mana Garis Batasnya?
Kami berpendapat bahwa perampasan aset tidak melanggar hak milik dan HAM secara inheren. Persoalannya justru terletak pada desain dan pelaksanaannya. Instrumen ini konstitusional sepanjang memenuhi empat syarat utama:
1. Legalitas. Dasar hukumnya harus undang-undang, bukan peraturan di bawahnya.
2. Kontrol yudisial. Hanya hakim yang berwenang memutus perampasan, bukan penyidik atau jaksa.
3. Perlindungan pihak ketiga beriktikad baik. Pembeli atau kreditur yang jujur berhak mempertahankan haknya.
4. Proporsionalitas. Nilai aset yang negara rampas harus sebanding dengan dugaan hasil atau sarana kejahatan.
Sebaliknya, risiko pelanggaran HAM muncul ketika aparat menyalahgunakan kewenangan. Contohnya, aparat memblokir aset tanpa batas waktu atau menyasar lawan politik. Karena itu, pengawasan ketat dan mekanisme ganti rugi bagi pemilik yang menang di pengadilan menjadi syarat mutlak. Pada akhirnya, integritas penegak hukum menentukan apakah instrumen ini menjadi alat keadilan atau alat penindasan.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum
Menghadapi lahirnya rezim perampasan aset, warga dan pelaku usaha perlu bersikap proaktif. Berikut langkah kepatuhan yang disarankan:
1. Dokumentasikan asal-usul harta. Simpan bukti perolehan aset, seperti akta jual beli, slip gaji, dan dokumen waris.
2. Selaraskan laporan pajak dengan kekayaan riil. SPT Tahunan yang akurat menjadi bukti kuat kewajaran harta.
3. Lakukan uji tuntas sebelum transaksi. Periksa riwayat aset dan latar belakang mitra. Langkah ini menjaga status sebagai pihak beriktikad baik.
4. Terapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Pelaku usaha perlu memantau transaksi mencurigakan sesuai rezim anti pencucian uang.
5. Gunakan hak hukum. Jika aset terancam, segera ajukan keberatan melalui kuasa hukum.
Pada akhirnya, hubungan perampasan aset dan HAM tidak bersifat saling meniadakan. Negara berhak merampas hasil kejahatan, sedangkan warga berhak atas proses yang adil. Oleh karena itu, kepatuhan dan dokumentasi yang tertib merupakan perlindungan terbaik bagi hak milik.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apakah perampasan aset melanggar HAM?
Tidak secara otomatis. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 hanya melarang pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang. Selain itu, Pasal 36 UU 39/1999 hanya melindungi harta yang seseorang peroleh secara sah. Perampasan aset menjadi sah jika berdasar undang-undang, melalui putusan hakim, dan memberi pemilik kesempatan membela diri di pengadilan.
2. Apa itu perampasan aset tanpa pemidanaan?
Perampasan aset tanpa pemidanaan adalah mekanisme negara menggugat aset yang diduga terkait tindak pidana tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelakunya. Mekanisme ini menyasar benda, bukan orang. Negara dapat menggunakannya ketika pelaku meninggal, buron, atau tidak dapat diadili. UNCAC, yang Indonesia ratifikasi melalui UU 7/2006, mendorong negara pihak menerapkan mekanisme ini secara bertanggung jawab.
3. Bagaimana cara melindungi aset dari risiko perampasan?
Langkah utama adalah mendokumentasikan asal-usul setiap harta secara tertib. Simpan akta, bukti penghasilan, dan dokumen waris. Selain itu, pastikan SPT Tahunan mencerminkan kekayaan riil. Sebelum membeli aset bernilai tinggi, lakukan uji tuntas terhadap riwayat aset dan penjualnya. Langkah ini memperkuat posisi sebagai pihak ketiga beriktikad baik di pengadilan.
4. Kapan RUU Perampasan Aset disahkan?
Hingga pertengahan November 2026, DPR dan pemerintah masih membahas RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. DPR menetapkannya sebagai usul inisiatif pada 6 Oktober 2026. Komisi III DPR menargetkan pengesahan pada masa sidang November 2026, dengan batas paling lambat 15 Desember 2026. Pantau perkembangan resminya melalui laman JDIH dan situs resmi DPR RI.
