LEXmedia. Kesalahan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) bisa menimpa wajib pajak mana pun. Angka penghasilan keliru, bukti potong terlewat, atau kredit pajak belum lengkap. Karena itu, hukum pajak menyediakan jalan keluar melalui pembetulan SPT di Coretax. Namun, mekanismenya kini berubah. Mulai 1 Oktober 2026, DJP memberlakukan PER-12/PJ/2026 yang mengganti skema delta dengan skema replace. Artikel ini menguraikan dasar hukum, perubahan aturan, langkah praktis, serta risiko sanksi yang perlu Anda pahami.
Dasar Hukum Pembetulan SPT di Coretax
Pembetulan SPT berdiri di atas tiga lapis regulasi. Lapis pertama adalah undang-undang. Selanjutnya, peraturan menteri mengatur tata cara teknisnya. Terakhir, peraturan Direktur Jenderal Pajak menjabarkan mekanisme di sistem Coretax.
UU KUP: Hak Wajib Pajak Membetulkan SPT
Hak pembetulan bersumber dari Pasal 8 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). UU No. 16 Tahun 2009 mengubah undang-undang ini. Perubahan terakhirnya melalui UU No. 6 Tahun 2023. Berikut pokok aturannya:
1. Pasal 8 ayat (1): wajib pajak atas kemauan sendiri boleh membetulkan SPT dengan pernyataan tertulis. Syaratnya, DJP belum mulai melakukan pemeriksaan.
2. Pasal 8 ayat (1a): wajib pajak harus menyampaikan pembetulan SPT rugi atau lebih bayar paling lama dua tahun sebelum daluwarsa penetapan.
3. Pasal 8 ayat (2) dan (2a): pembetulan yang menambah utang pajak memicu sanksi bunga per bulan. Menteri Keuangan menetapkan tarifnya berdasarkan suku bunga acuan, paling lama 24 bulan.
4. Pasal 8 ayat (3): saat pemeriksaan bukti permulaan berjalan, wajib pajak masih boleh mengungkapkan ketidakbenaran SPT. Konsekuensinya, ia wajib melunasi kekurangan pajak beserta denda 100%.
Dengan demikian, UU KUP menegaskan satu prinsip penting. Pembetulan merupakan hak wajib pajak, tetapi hak tersebut memiliki syarat dan batas waktu.
PMK 81/2024 juncto PMK 1/2026
PMK No. 81 Tahun 2024 mengatur ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Coretax dan menjadi payung teknis penyampaian dan pembetulan SPT secara elektronik. Selain itu, PMK 81/2024 mencabut sejumlah aturan lama, termasuk PMK 243/PMK.03/2014 tentang SPT.
Kemudian, Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 1 Tahun 2026 sebagai perubahan keempat. Aturan ini berlaku sejak 22 Januari 2026. Namun, materi perubahannya lebih banyak menyentuh isu lain, seperti restrukturisasi usaha BUMN. Oleh karena itu, PMK 81/2024 tetap menjadi rujukan pokok tata cara SPT.
PER-12/PJ/2026: Aturan Pelaksana Terbaru
DJP menetapkan PER-12/PJ/2026 pada 28 September 2026. Peraturan ini mengubah PER-11/PJ/2025 tentang pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai di Coretax. Sebagai hasilnya, mekanisme pembetulan SPT di Coretax berubah mendasar sejak 1 Oktober 2026.
Skema Replace: Wajah Baru Pembetulan SPT di Coretax
Sebelumnya, PER-11/PJ/2025 menerapkan skema delta. Dalam skema ini, SPT pembetulan hanya memuat selisih kurang atau lebih bayar. Akibatnya, muncul masalah “kurang bayar semu”. Misalnya, wajib pajak membetulkan SPT lebih bayar besar menjadi lebih bayar kecil. Sistem justru menagih selisihnya, padahal restitusi belum cair.
Kini, PER-12/PJ/2026 menerapkan skema replace dengan calculation rule. SPT pembetulan terakhir menggantikan SPT sebelumnya secara utuh. Selanjutnya, Coretax menghitung otomatis dua komponen pada kolom kurang/lebih bayar SPT yang dibetulkan:
1. Seluruh setoran pajak yang sudah lunas pada masa atau tahun pajak tersebut.
2. Seluruh kelebihan pajak yang negara kembalikan melalui SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) atau SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak).
Skema ini mencakup SPT Masa PPh Pasal 21/26, PPh Unifikasi, PPN dan PPnBM, serta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan.
Penghentian Proses Restitusi Berjalan
Pasal 129A PER-12/PJ/2026 mengatur dampak pembetulan terhadap permohonan restitusi. Jika wajib pajak membetulkan SPT lebih bayar yang sedang berproses, DJP tidak menindaklanjuti permohonan tersebut. Batasnya sebagai berikut:
1. Pengembalian pendahuluan dan permohonan tersendiri: Coretax menghentikan proses selama SKPPKP belum terbit.
2. Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang: proses berhenti selama SKPLB belum terbit.
3. Restitusi melalui pemeriksaan: proses berhenti selama Surat Pemberitahuan Pemeriksaan belum sampai kepada wajib pajak.
Selain itu, wajib pajak kini lebih leluasa mengubah pilihan. Restitusi bisa beralih menjadi kompensasi, atau sebaliknya, sepanjang masih dalam batas Pasal 129A.
Penyesuaian Saldo Kompensasi
Pembetulan SPT Masa PPh 21/26 atau PPN memicu pembaruan otomatis tabel saldo kompensasi. Saldo penyesuaian bisa bernilai negatif. Namun, nilai negatif bukan kesalahan sistem. Sebaliknya, angka itu mengoreksi kompensasi yang terlanjur terpakai di masa berikutnya.
Coretax memperhitungkan penyesuaian tersebut pada SPT Masa normal pertama berikutnya. Di samping itu, Lampiran PER-12/PJ/2026 menegaskan PKP tidak perlu membetulkan masa-masa pajak di antaranya.
Ketentuan Peralihan Pembetulan SPT di Coretax
Tidak semua pembetulan otomatis tunduk pada aturan baru. Pertama, pembetulan yang masuk sebelum 1 Oktober 2026 dan belum selesai tetap mengikuti PER-11/PJ/2025. Kedua, pembetulan sejak 1 Oktober 2026 atas periode pajak 2025 dan seterusnya mengikuti PER-12/PJ/2026. Ketiga, pembetulan SPT tahun pajak 2024 ke bawah tetap mengacu pada aturan sistem lama.
Langkah Praktis Pembetulan SPT di Coretax
Secara umum, wajib pajak dapat mengikuti alur berikut. Namun, label menu bisa sedikit berbeda mengikuti pembaruan sistem DJP.
1. Siapkan data koreksi. Kumpulkan bukti potong, faktur, rekening koran, dan kertas kerja. Pastikan dokumen mendukung setiap angka koreksi.
2. Masuk ke Coretax DJP. Gunakan NIK atau NPWP beserta kata sandi di laman coretaxdjp.pajak.go.id.
3. Buka menu Surat Pemberitahuan (SPT). Pilih SPT yang sudah Anda laporkan untuk masa atau tahun pajak terkait.
4. Buat konsep pembetulan. Klik opsi pembetulan. Sistem lalu membuat konsep SPT berstatus pembetulan ke-n.
5. Ubah data yang keliru. Perbaiki isian induk dan lampiran. Untuk PPh 21 atau PPN, perbarui juga bukti potong atau faktur terkait.
6. Periksa hasil kalkulasi. Cermati kolom kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan. Pastikan Coretax sudah memperhitungkan setoran dan restitusi sebelumnya.
7. Selesaikan status pajak. Jika kurang bayar, buat kode billing dan lunasi sebelum melapor. Jika lebih bayar, tentukan pilihan restitusi atau kompensasi.
8. Tanda tangani dan kirim. Gunakan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP. Setelah itu, simpan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai arsip.
Batas Waktu dan Risiko Sanksi
Pembetulan sukarela jauh lebih ringan dibanding koreksi melalui pemeriksaan. Meski begitu, wajib pajak tetap menanggung sanksi bunga Pasal 8 ayat (2) atau (2a) UU KUP atas kurang bayar. Bunga berjalan sejak jatuh tempo hingga tanggal pembayaran, paling lama 24 bulan.
Sebaliknya, kesempatan pembetulan tertutup begitu DJP memulai pemeriksaan. Setelah itu, koreksi berpotensi berujung pada SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dengan sanksi yang lebih berat. Oleh karena itu, waktu menjadi faktor penentu.
Selain itu, perhatikan Pasal 8 ayat (6) UU KUP. Jika wajib pajak menerima ketetapan yang menyatakan rugi fiskal berbeda dari yang sudah dikompensasikan, ia dapat membetulkan SPT. Batasnya paling lama tiga bulan setelah menerima ketetapan tersebut.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum
Perubahan ke skema replace memberi kepastian hukum yang lebih baik. Meski demikian, manfaatnya baru terasa jika wajib pajak tertib secara administratif. Berikut rekomendasi praktis:
1. Petakan status setiap SPT: normal, pembetulan, atau sedang dalam proses restitusi.
2. Cek tanggal penyampaian: tanggal itu menentukan aturan yang berlaku, PER-11/PJ/2025 atau PER-12/PJ/2026.
3. Rekonsiliasi saldo kompensasi tiap bulan: terutama setelah Anda membetulkan masa pajak sebelumnya.
4. Laporkan SPT Masa normal berikutnya tepat waktu: dengan begitu, penyesuaian saldo tercatat rapi.
5. Dokumentasikan alasan koreksi: catatan ini berguna saat menghadapi SP2DK atau pemeriksaan.
Pada akhirnya, pembetulan SPT di Coretax adalah instrumen kepatuhan, bukan sekadar urusan teknis. Wajib pajak yang membetulkan SPT lebih awal menekan risiko sanksi dan sengketa. Karena itu, libatkan konsultan pajak atau kuasa hukum jika koreksi menyangkut nilai material atau restitusi besar.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa itu pembetulan SPT di Coretax?
Pembetulan SPT di Coretax adalah perbaikan atas SPT yang sudah wajib pajak laporkan melalui sistem inti administrasi perpajakan DJP. Dasar hukumnya Pasal 8 UU KUP. Wajib pajak boleh membetulkan SPT atas kemauan sendiri selama DJP belum memulai pemeriksaan. Sejak 1 Oktober 2026, pembetulan memakai skema replace sesuai PER-12/PJ/2026.
2. Apa beda skema delta dan skema replace?
Skema delta hanya mencatat selisih kurang atau lebih bayar antara SPT awal dan pembetulan. Akibatnya, sering muncul kurang bayar semu. Sebaliknya, skema replace menjadikan SPT pembetulan terakhir sebagai dasar hak dan kewajiban pajak. Coretax lalu memperhitungkan otomatis seluruh setoran dan restitusi yang sudah terjadi, sehingga hasilnya lebih akurat.
3. Sampai kapan wajib pajak boleh membetulkan SPT?
Wajib pajak boleh membetulkan SPT selama DJP belum mulai melakukan pemeriksaan. Untuk SPT rugi atau lebih bayar, batasnya paling lama dua tahun sebelum daluwarsa penetapan. Pasal 8 ayat (1) dan (1a) UU KUP memuat ketentuan ini. Karena itu, segera betulkan SPT begitu Anda menemukan kesalahan agar risiko sanksi tetap rendah.
4. Apakah pembetulan SPT terkena sanksi?
Ya, jika pembetulan menimbulkan pajak kurang bayar. Pasal 8 ayat (2) dan (2a) UU KUP mengenakan sanksi bunga per bulan atas kekurangan tersebut. Menteri Keuangan menetapkan tarifnya berdasarkan suku bunga acuan, paling lama 24 bulan. Sebaliknya, pembetulan yang menghasilkan lebih bayar atau nihil tidak menimbulkan sanksi bunga bagi wajib pajak.
5. Bagaimana nasib restitusi jika SPT lebih bayar dibetulkan?
Pasal 129A PER-12/PJ/2026 menyatakan DJP tidak menindaklanjuti permohonan restitusi atas SPT yang wajib pajak betulkan. Syaratnya, SKPPKP atau SKPLB belum terbit, atau Surat Pemberitahuan Pemeriksaan belum sampai kepada wajib pajak. Selanjutnya, wajib pajak dapat memilih ulang restitusi atau kompensasi melalui SPT pembetulan terakhir.
