Hasil Penyadapan Ilegal Jadi Alat Bukti?

LEXmedia. Sejak KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026, hasil penyadapan ilegal tidak dapat dipakai sebagai alat bukti di sidang pengadilan. Pasal 235 ayat (5) UU No. 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian. Namun, untuk menjawabnya secara utuh, kita perlu membaca KUHAP baru, UU ITE, dan Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 bersama-sama.

Memahami Hasil Penyadapan Ilegal dalam Hukum Acara Pidana

Penyadapan pada dasarnya adalah campur tangan terhadap hak privasi. Oleh karena itu, hukum memperlakukannya sebagai tindakan luar biasa. Hanya pihak tertentu yang boleh melakukannya, dengan dasar hukum yang jelas.

Pasal 1 angka 36 UU No. 20 Tahun 2025 mendefinisikan penyadapan sebagai kegiatan rahasia untuk memperoleh informasi pribadi dalam penegakan hukum. Bentuknya antara lain mendengarkan, merekam, membelokkan, dan menghambat komunikasi.

Selanjutnya, Pasal 136 ayat (1) memberi penyidik kewenangan menyadap untuk kepentingan penyidikan. Akan tetapi, Pasal 136 ayat (2) mendelegasikan pengaturan teknisnya kepada undang-undang khusus tentang penyadapan. Hingga artikel ini ditulis, undang-undang tersebut belum terbit.

Dengan demikian, kita dapat menarik satu batasan penting. Hasil penyadapan ilegal adalah rekaman atau data komunikasi yang diambil tanpa hak, tanpa kewenangan, atau di luar prosedur hukum. Pelakunya bisa individu, perusahaan, bahkan aparat yang melampaui kewenangannya.

Pasal 235 UU No. 20 Tahun 2025: Lahirnya Exclusionary Rule

KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) tidak mengatur tegas nasib bukti yang diperoleh secara tidak sah. Akibatnya, praktik peradilan sering berbeda-beda. Sebagian hakim menolak bukti semacam itu, sebagian lain tetap mempertimbangkannya.

KUHAP baru mengubah keadaan ini. Pasal 235 ayat (1) memperluas jenis alat bukti menjadi delapan. Daftarnya meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk pembuktian.

Namun, perluasan ini datang dengan syarat ketat. Pasal 235 ayat (3) mewajibkan setiap alat bukti memenuhi dua syarat kumulatif:

1. Autentikasinya dapat dibuktikan.

2. Perolehannya tidak melawan hukum.

Selain itu, Pasal 235 ayat (5) menetapkan akibat hukumnya secara tegas. Bukti yang tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan di persidangan. Bukti tersebut juga tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Doktrin hukum mengenal prinsip ini sebagai exclusionary rule. Prinsip ini berkaitan erat dengan doktrin fruit of the poisonous tree, yaitu buah dari pohon beracun ikut tercemar. Artinya, negara boleh mencari kebenaran materiil, tetapi caranya harus sah.

Peran Hakim Menilai Hasil Penyadapan Ilegal

Pasal 235 ayat (4) memberi hakim kewenangan menilai autentikasi dan keabsahan perolehan alat bukti. Jadi, hakimlah yang memutuskan apakah sebuah rekaman sah atau termasuk hasil penyadapan ilegal.

Dalam praktik, terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas rekaman tersebut. Sebagai contoh, mereka dapat mempersoalkan siapa yang merekam, atas dasar apa, dan bagaimana rantai penguasaan barang bukti (chain of custody) terjaga. Sebagai hasilnya, beban pembuktian keabsahan bergeser kepada pihak yang mengajukan bukti.

UU ITE: Larangan Intersepsi dan Pengecualiannya

Rujukan berikutnya adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur dua hal yang relevan, yaitu kedudukan bukti elektronik dan larangan intersepsi.

Pertama, Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini memperluas alat bukti dalam hukum acara.

Kedua, Pasal 31 ayat (1) dan (2) melarang setiap orang melakukan intersepsi tanpa hak atau melawan hukum. Larangan ini mencakup transmisi informasi elektronik yang bersifat privat.

Meskipun demikian, Pasal 31 ayat (3) memuat pengecualian. Intersepsi boleh dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lain yang kewenangannya diberikan undang-undang. Di luar jalur ini, intersepsi tergolong perbuatan pidana.

Perlu dicatat, sejak 2 Januari 2026 sejumlah ketentuan pidana UU ITE, termasuk ancaman pidana intersepsi ilegal, dicabut dan dialihkan ke KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Akan tetapi, substansi larangannya tetap berlaku. Pelaku hasil penyadapan ilegal tetap menghadapi risiko pidana.

Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 dan Batas Bukti Rekaman

Putusan ini lahir dari kasus rekaman percakapan yang populer dengan sebutan “papa minta saham”. Pemohon menguji Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE, juga Pasal 26A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Frasa itu konstitusional sepanjang dimaknai sebagai bukti yang dikumpulkan dalam rangka penegakan hukum. Pengumpulannya juga harus atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi penegak hukum lain sesuai Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Dengan kata lain, MK menegaskan bahwa rekaman bukan bukti hanya karena isinya relevan. Cara memperolehnya sama pentingnya. Pembentuk undang-undang kemudian mengakomodasi pertimbangan ini dalam penjelasan Pasal 5 UU ITE melalui UU No. 19 Tahun 2016.

Kini Pasal 235 KUHAP baru memperkuat arah putusan tersebut. Sebagai hasilnya, kerangka hukum Indonesia makin konsisten: hasil penyadapan ilegal tertutup sebagai alat bukti pidana.

Bagaimana dengan Rekaman Pribadi?

Pertanyaan ini paling sering muncul di masyarakat. Misalnya, seorang karyawan merekam atasannya yang meminta suap. Apakah rekaman itu otomatis tidak berlaku?

Jawabannya bergantung pada fakta. Merekam percakapan di mana perekam ikut terlibat berbeda dengan menyadap komunikasi pihak lain. Yang pertama tidak selalu memenuhi unsur intersepsi. Sebaliknya, memasang alat sadap pada ponsel orang lain jelas tergolong intersepsi tanpa hak.

Namun, hakim tetap akan menguji autentikasi dan cara perolehannya berdasarkan Pasal 235 ayat (3) dan (4). Oleh karena itu, rekaman pribadi lebih aman difungsikan sebagai laporan atau petunjuk awal. Selanjutnya, penyidik dapat menindaklanjutinya dengan upaya paksa yang sah.

Rekomendasi Kepatuhan Hukum terkait Hasil Penyadapan Ilegal

Berdasarkan analisis di atas, berikut rekomendasi praktis bagi para pihak:

1. Bagi individu: jangan menyadap ponsel, email, atau akun pihak lain. Selain bukti tertolak, juga berisiko dipidana.

2. Bagi perusahaan: susun kebijakan pemantauan perangkat kerja secara tertulis. Pastikan karyawan memberi persetujuan dan kebijakan itu selaras dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

3. Bagi pelapor: serahkan informasi awal kepada aparat penegak hukum. Biarkan aparat yang memperoleh bukti melalui prosedur resmi.

4. Bagi advokat: uji setiap rekaman yang diajukan lawan. Persoalkan kewenangan, prosedur, dan rantai penguasaannya di persidangan.

5. Bagi aparat penegak hukum: dokumentasikan dasar hukum setiap penyadapan. Kesalahan prosedur dapat membatalkan nilai pembuktian perkara.

Pada akhirnya, hukum Indonesia kini memilih keadilan prosedural tanpa mengorbankan kebenaran materiil. Hasil penyadapan ilegal tidak lagi bisa menjadi jalan pintas pembuktian. Karena itu, kepatuhan prosedur adalah strategi pembuktian terbaik.


FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apakah hasil penyadapan ilegal bisa menjadi alat bukti di pengadilan?

Tidak. Pasal 235 ayat (5) UU No. 20 Tahun 2025 menyatakan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Bukti tersebut juga tidak memiliki kekuatan pembuktian. Hakim berwenang menilai keabsahan perolehannya berdasarkan Pasal 235 ayat (4), termasuk rekaman hasil intersepsi tanpa hak.

2. Siapa yang berwenang melakukan penyadapan secara sah?

Menurut Pasal 31 ayat (3) UU ITE, penyadapan yang sah hanya dilakukan untuk penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Pasal 136 KUHAP baru juga memberi penyidik kewenangan menyadap, dengan pengaturan rinci yang menunggu undang-undang khusus tentang penyadapan.

3. Apa isi Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016?

Mahkamah Konstitusi menyatakan informasi dan dokumen elektronik dalam Pasal 5 UU ITE konstitusional secara bersyarat. Syaratnya, bukti tersebut dikumpulkan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi penegak hukum lain. Putusan ini menegaskan pentingnya cara perolehan bukti elektronik, bukan sekadar relevansi isinya.

4. Apakah merekam percakapan sendiri termasuk penyadapan ilegal?

Belum tentu. Merekam percakapan yang melibatkan perekam berbeda dengan menyadap komunikasi pihak lain secara diam-diam. Meski begitu, hakim tetap menguji autentikasi dan cara perolehannya. Langkah paling aman adalah menyerahkan rekaman kepada aparat sebagai informasi awal agar penyidik memperoleh bukti melalui prosedur resmi.

5. Apa sanksi bagi pelaku penyadapan ilegal?

Pelaku intersepsi tanpa hak dapat dipidana. Awalnya ancaman pidana ini ada dalam Pasal 47 UU ITE. Sejak KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026, ketentuan pidananya beralih ke UU No. 1 Tahun 2023. Selain pidana, pelaku juga dapat digugat secara perdata atas pelanggaran privasi.

Picture of Editorial LEXmedia

Editorial LEXmedia

Editorial LEXmedia adalah tim di balik LEXmedia by LEXone, terdiri dari dua praktisi hukum dengan fokus pada hukum pidana, korporasi, perpajakan, ketenagakerjaan, dan regulasi sektor publik. Setiap artikel disusun melalui proses riset dan verifikasi terhadap peraturan perundang-undangan serta publikasi resmi dari lembaga pemerintah, sebelum dipublikasikan untuk memastikan akurasi dan relevansi bagi pembaca. Untuk pertanyaan atau klarifikasi terkait konten, Editorial LEXmedia dapat dihubungi melalui contact@lexone.id atau media sosial resmi di www.linkedin.com/company/lexone-indonesia.

Baca Juga