LEXmedia. Ponsel kini menyimpan hampir seluruh kehidupan pribadi kita. Percakapan keluarga, urusan bisnis, hingga data kesehatan mengalir lewat aplikasi pesan setiap hari. Namun, kemudahan ini membuka celah baru bagi pelanggaran privasi. Tindak pidana penyadapan ilegal menjadi ancaman nyata bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, publik perlu memahami batas antara penyadapan yang sah dan penyadapan ilegal.
Artikel ini menganalisis pengaturan penyadapan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, artikel ini menguraikan batas perlindungan privasi serta langkah kepatuhan yang dapat diterapkan.
Pengertian Tindak Pidana Penyadapan dalam Hukum Indonesia
Hukum Indonesia memakai istilah “intersepsi” dan “penyadapan” secara bergantian. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 memberikan definisi yang cukup luas. Penyadapan mencakup kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.
Definisi tersebut tidak membedakan sarana. Pelaku dapat memakai jaringan kabel maupun nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau frekuensi radio. Dengan kata lain, aplikasi mata-mata (spyware), perangkat penyadap fisik, hingga peretasan akun pesan termasuk dalam cakupannya.
Unsur kunci terletak pada frasa “tidak bersifat publik”. Artinya, hukum melindungi komunikasi yang pengirimnya tidak maksudkan untuk khalayak umum. Sebaliknya, unggahan terbuka di media sosial tidak memenuhi unsur ini.
Pengaturan Tindak Pidana Penyadapan Ilegal dalam KUHP
KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Sejak saat itu, rumusan pidana penyadapan berpindah ke dalam kodifikasi. Pembentuk undang-undang menempatkannya dalam Pasal 258, Bab V tentang Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum.
Unsur Tindak Pidana Penyadapan dalam Pasal 258
Pasal 258 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 menjerat setiap orang yang secara melawan hukum menyadap transmisi informasi elektronik nonpublik. Jika kita urai, pasal ini memuat empat unsur utama:
1. Setiap orang, yakni orang perseorangan maupun korporasi.
2. Secara melawan hukum, yaitu tanpa dasar kewenangan atau izin yang sah.
3. Perbuatan: mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat.
4. Objek: transmisi informasi atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik.
Selanjutnya, Pasal 258 ayat (2) memperluas jangkauan pidana. Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil penyadapan juga dapat dipidana. Akibatnya, pihak yang hanya meneruskan rekaman sadapan tetap menanggung risiko hukum.
Ancaman Pidana dan Alasan Pembenar
Kedua ayat tersebut mengancam pelaku dengan penjara paling lama 10 tahun. Sebagai alternatif, hakim dapat menjatuhkan denda paling banyak kategori VI. Berdasarkan Pasal 79 KUHP Nasional, denda kategori VI bernilai Rp2 miliar.
Meski demikian, Pasal 258 ayat (3) memberikan pengecualian. Ketentuan ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang menjalankan peraturan perundang-undangan atau perintah jabatan. Rujukannya adalah Pasal 31 dan Pasal 32 KUHP Nasional sebagai alasan pembenar.
Kedudukan UU ITE Setelah KUHP Baru Berlaku
Banyak praktisi masih merujuk Pasal 31 jo. Pasal 47 UU ITE. Padahal, Pasal 622 ayat (1) huruf r UU No. 1 Tahun 2023 telah mencabut ketentuan tersebut. Pencabutan itu mencakup Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 47 UU ITE.
Namun, UU ITE tidak kehilangan relevansinya sepenuhnya. Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) tetap berlaku. Ayat (3) mengecualikan intersepsi untuk penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lain berdasarkan undang-undang. Sementara itu, ayat (4) mewajibkan tata cara intersepsi diatur dengan undang-undang.
Ketentuan ayat (4) lahir dari sejarah uji materiil. Melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan hak privasi lewat penyadapan harus berbentuk undang-undang. Sebagai hasilnya, peraturan pemerintah tidak lagi memadai sebagai dasar penyadapan.
Selain dua undang-undang di atas, beberapa regulasi sektoral turut berperan:
1. Pasal 40 jo. Pasal 56 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi melarang penyadapan jaringan telekomunikasi dengan ancaman penjara hingga 15 tahun.
2. Pasal 67 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memidana perolehan data pribadi orang lain secara melawan hukum.
3. UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memuat definisi penyadapan dalam ketentuan umumnya.
Batas Perlindungan Privasi Warga Negara
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan diri pribadi setiap orang. Akan tetapi, hak ini tidak bersifat mutlak. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 membolehkan pembatasan hak melalui undang-undang demi kepentingan yang sah.
Penyadapan Sah oleh Aparat Penegak Hukum
Negara dapat menyadap warganya, tetapi harus memenuhi syarat ketat. Pertama, lembaga penyadap wajib memiliki kewenangan dari undang-undang. Kedua, penyadapan harus berlangsung dalam rangka penegakan hukum. Ketiga, prosedurnya wajib tunduk pada mekanisme yang undang-undang tetapkan.
Contohnya, UU KPK, UU Narkotika, dan UU Intelijen Negara memberikan kewenangan penyadapan kepada lembaga tertentu. Di luar kerangka itu, tindakan aparat pun dapat tergolong penyadapan ilegal. Dengan demikian, status jabatan tidak otomatis menghapus sifat melawan hukum.
Merekam Percakapan: Kapan Melanggar Hukum?
Pertanyaan ini paling sering muncul dalam praktik. Jawabannya bergantung pada konteks perbuatan. Pelaku yang memasang perekam tersembunyi pada percakapan orang lain jelas memenuhi unsur Pasal 258.
Sebaliknya, posisi peserta percakapan yang merekam pembicaraannya sendiri masih menjadi perdebatan. Sebagian ahli menilai peserta tidak “menyadap” karena ia penerima sah informasi tersebut. Meski begitu, penyebaran rekaman itu tetap berisiko melanggar pasal lain, seperti pencemaran nama baik.
Selain itu, Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 membatasi rekaman sebagai alat bukti. Menurut putusan tersebut, rekaman harus diperoleh dalam rangka penegakan hukum atas permintaan aparat berwenang. Konsekuensinya, rekaman pribadi berisiko kehilangan nilai pembuktian di persidangan pidana.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyadapan Ilegal
Pencegahan selalu lebih murah daripada litigasi. Oleh karena itu, direkomendasikan langkah kepatuhan berikut.
1. Bagi korporasi dan pemberi kerja:
– Susun kebijakan pemantauan perangkat kerja secara tertulis dan transparan.
– Minta persetujuan tertulis karyawan sebelum memantau perangkat atau akun kerja.
– Batasi pemantauan hanya pada perangkat milik perusahaan, bukan perangkat pribadi.
– Lakukan penilaian dampak pelindungan data pribadi sebelum memasang sistem pemantauan.
2. Bagi individu:
– Jangan memasang aplikasi pelacak pada ponsel pasangan, anak dewasa, atau rekan kerja.
– Hindari menyebarkan rekaman percakapan pribadi orang lain, sekalipun menerimanya dari pihak ketiga.
– Simpan bukti dan segera lapor ke kepolisian jika menduga menjadi korban penyadapan.
3. Bagi penyedia layanan digital:
– Terapkan enkripsi ujung ke ujung dan kontrol akses berlapis.
– Siapkan prosedur baku untuk menanggapi permintaan intersepsi dari aparat penegak hukum.
Tindak pidana penyadapan ilegal kini berpijak pada Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023. Ketentuan ini menggantikan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 47 UU ITE. Meski demikian, pengecualian penegakan hukum dalam UU ITE tetap berlaku.
Pada akhirnya, hak privasi warga negara hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dengan prosedur yang jelas. Siapa pun yang menyadap tanpa dasar hukum menghadapi ancaman penjara 10 tahun. Karena itu, pahami batasnya, terapkan kebijakan kepatuhan, dan konsultasikan kasus spesifik dengan advokat.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa dasar hukum tindak pidana penyadapan ilegal setelah KUHP baru berlaku?
Dasar hukum utamanya adalah Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal ini menggantikan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 47 UU ITE yang dicabut oleh Pasal 622. Namun, pengecualian penyadapan untuk penegakan hukum dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE tetap berlaku.
2. Berapa ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penyadapan ilegal?
Pasal 258 KUHP Nasional mengancam pelaku dengan penjara paling lama 10 tahun. Sebagai alternatif, hakim dapat menjatuhkan denda kategori VI, yaitu paling banyak Rp2 miliar. Ancaman yang sama berlaku bagi orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil penyadapan. Jika menyasar jaringan telekomunikasi, Pasal 56 UU Telekomunikasi juga mengancam penjara hingga 15 tahun.
3. Apakah merekam percakapan sendiri termasuk penyadapan?
Hukum Indonesia belum memberikan jawaban tunggal atas persoalan ini. Sebagian ahli menilai peserta percakapan bukan penyadap karena ia penerima sah informasi. Namun, menyebarkan rekaman tersebut tetap berisiko pidana, misalnya pencemaran nama baik. Selain itu, Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 membatasi nilai rekaman pribadi sebagai alat bukti dalam perkara pidana di pengadilan.
4. Siapa saja yang berwenang melakukan penyadapan secara sah?
Penyadapan sah hanya dapat dilakukan lembaga yang kewenangannya ditetapkan undang-undang, seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, BNN, dan BIN. Penyadapan harus berlangsung dalam rangka penegakan hukum atau tugas yang undang-undang tentukan. Di luar prosedur tersebut, tindakan aparat pun dapat tergolong penyadapan ilegal. Akibatnya, tindakan itu melanggar hak privasi warga yang dijamin Pasal 28G UUD 1945.
5. Apa yang harus dilakukan jika menjadi korban penyadapan?
Pertama, amankan perangkat dan simpan bukti, seperti tangkapan layar atau aplikasi mencurigakan. Kedua, mintalah pemeriksaan forensik digital oleh ahli independen. Ketiga, laporkan ke kepolisian, termasuk Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Terakhir, konsultasikan dengan advokat untuk menyusun laporan pidana yang kuat. Advokat juga dapat menyiapkan gugatan perdata atas kerugian.
